Malaysia Laporkan Rekor 15.902 Kasus Baru Covid-19 di Tengah Lockdown Nasional
Malaysia kembali melaporkan rekor tambahan kasus Covid-19 harian dengan 15.902 kasus baru di tengah lockdown nasional dan pertikaian politik.
Penulis: Rica Agustina
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan 15.902 kasus baru virus corona (Covid-19) pada Sabtu (24/7/2021).
Angka tersebut merupakan tambahan kasus harian tertinggi sejak Covid-19 mewabah di Malaysia.
Dilansir CNA, ini adalah kedua kalinya dalam beberapa hari Malaysia memecahkan rekor kasus baru Covid-19, setelah melaporkan 15.573 kasus pada hari Jumat.
Daerah Lembah Klang sekali lagi menyumbang lebih dari setengah dari kasus baru, dengan 7.351 di Selangor dan 2.406 di Kuala Lumpur.
Ada juga 867 kasus baru di Kedah, 804 kasus di Johor dan 712 kasus di Sabah.
Baca juga: Indonesia-Malaysia Sepakat Perbaharui Kerja Sama Sistem Penempatan Pekerja Migran
Sekitar 16 persen populasi telah menerima dua dosis penuh vaksin Covid-19, kata Menteri Kesehatan Adham Baba.
Hampir 16,5 juta dosis telah diberikan pada 23 Juli di bawah program vaksinasi Covid-19 nasional.
"Total 34,4 persen atau 11.222.398 orang telah menerima jab pertama mereka," jelas Adham Baba.
Lonjakan kasus Covid-19 terjadi ketika Malaysia menangani masalah lain seperti pertikaian politik di antara para pemimpin partai serta seruan untuk membuka kembali parlemen.
Ketika pembatasan sosial atau lockdown nasional berlanjut, warga telah membentuk gerakan "bendera putih" akar rumput untuk membantu mereka yang paling terdampak oleh pandemi dan tidak didukung secara memadai oleh upaya bantuan pemerintah.
Baca juga: Covid-19 di Malaysia Melonjak, 20.000 Dokter Muda Ancam Mogok Kerja
Hingga Sabtu (24/7/2021), jumlah kasus di Malaysia mencapai 996.393 kasus, dengan 153.633 kasus aktif, 7.902 kematian, dan 834.858 dinyatakan sembuh dari Covid-19.
Janji PM Muhyiddin untuk Dokter Kontrak
Pemerintah Malaysia telah setuju untuk memperpanjang kontrak semua kontrak petugas medis, petugas gigi dan petugas farmasi selama dua tahun setelah menyelesaikan layanan wajib mereka, sebagai bagian dari tindakan segera untuk mengatasi masalah mereka, kata Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada Jumat (23/7/2021).
Kurangnya keamanan kerja, masa kerja yang terbatas, serta syarat dan manfaat lain dari petugas medis kontrak pemerintah baru-baru ini menjadi sorotan.
