Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Hukum Polisi Maritim China Tidak Diakui Internasional, Jepang pun Resah

Menteri Pertahanan mengirim pesan yang kuat kepada masyarakat internasional bahwa ia akan terus berbagi keprihatinan tentang Hukum Polisi Maritim.

Hukum Polisi Maritim China Tidak Diakui Internasional, Jepang pun Resah
Foto Kementerian Pertahanan Jepang
Peningkatan kekuatan Pasukan Penjaga Pantai China (CCG). 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Hukum polisi maritim China yang memberikan kekuasaan penuh kepada pasukan penjaga pantai China (CCG) untuk menggunakan senjata api, efektif mulai 1 Februari 2021, tidak diakui internasional. Hal ini membuat pihak Jepang prihatin.

"Selama ini memang kapal penjaga pantai belum mencapai titik penggunaan senjata di perairan sekitar Prefektur Okinawa dan Kepulauan Senkaku, tetapi pemerintah Jepang mewaspadai China, yang memperkuat gerak majunya ke lautan. Saat ini kita berperang dalam "perang opini publik", seperti mencari pemahaman tentang masalah hukum," ungkap sumber Tribunnews.com, Senin (2/8/2021).

Pada konferensi pers tanggal 30 Juli, Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi mengirim pesan yang kuat kepada masyarakat internasional bahwa ia akan terus berbagi keprihatinan tentang Hukum Polisi Maritim.

Serta menentang upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan latar belakang kekuasaan.

"Hukum Polisi Maritim China itu adalah wilayah laut yang secara sepihak oleh China dianggap sebagai "wilayah laut yurisdiksi" dan memungkinkan kapal polisi laut untuk menggunakan senjata. Pemerintah Jepang telah menunjukkan bahwa itu mungkin melanggar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, dengan mengatakan bahwa wilayah laut yang berlaku tidak jelas. Hukum itu tidak diakui internasional," papar Menteri Nobuo Kishi.

Pulau Uotsuri, Pulau Minamikojima dan Pulau Kitakojima yang biasa disebut dengan Kepulauan Senkaku atau Diaoyu disebut China.
Pulau Uotsuri, Pulau Minamikojima dan Pulau Kitakojima yang biasa disebut dengan Kepulauan Senkaku atau Diaoyu disebut China. (Foto Kyodo)

Seorang eksekutif Kementerian Pertahanan mengatakan, "Kekhawatiran tentang penggunaan senjata belum terwujud sejauh ini, tetapi kegiatan kapal penjaga pantai di sekitar Kepulauan Senkaku agak aktif."

"Navigasi di dalam zona kontinental terjadi selama 157 hari berturut-turut dari 13 Februari hingga 19 Juli 2021, memperbarui rekor terpanjang 111 hari tahun lalu. Pada akhir Juli, ada 25 kasus invasi ke wilayah Senkaku, yang telah melebihi dibandingkan tahun lalu hanya 24 kasus," ungkapnya.

Metode China di sekitar Senkaku disebut "taktik salami". Dengan mengumpulkan fakta-fakta kecil seperti mengiris salami tipis-tipis, tujuan akhir tercapai supaya Senkaku bisa diakui dunia sebagai milik China.

Di sisi lain, pemerintah Jepang memperkuat tindakan pencegahan pasca pemberlakuan UU Polisi Maritim.

Halaman
12
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas