Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Pemimpin Junta Jadi Perdana Menteri, Militer Myanmar Bakal Berkuasa hingga 2023

Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin kudeta militer Myanmar menunjuk dirinya menjadi Perdana Menteri baru.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Ika Nur Cahyani
zoom-in Pemimpin Junta Jadi Perdana Menteri, Militer Myanmar Bakal Berkuasa hingga 2023
AFP/STR
Aksi unjuk rasa antikudeta di Myanmar - Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin kudeta militer Myanmar menunjuk dirinya menjadi Perdana Menteri baru. 

Kendati demikian, menurut laporan BBC, lusinan tenaga kesehatan ditangkap dan banyak yang bersembunyi sejak kudeta.

Sejumlah orang mengaku, militer mangusir mereka saat ingin berobat ke rumah sakit.

Akses oksigen juga dibatasi hingga banyak orang yang meninggal dunia terkait Covid-19 di rumah.

Setelah militer merebut kekuasaan pada Februari, darurat nasional selama satu tahun diberlakukan.

Namun aksi penolakan oleh warga sipil secara nasional terus berlanjut, hingga puluhan ribu pekerja dipecat atau mogok.

"Saya berjanji untuk mengadakan pemilihan multi-partai tanpa gagal," ujar Jenderal Min Aung Hlaing.

DOKUMENTASI: Foto yang diambil pada 10 Juli 2021 menunjukkan sukarelawan mengenakan APD membawa jenazah korban Covid-19 ke pemakaman di Hlegu, Yangon.
DOKUMENTASI: Foto yang diambil pada 10 Juli 2021 menunjukkan sukarelawan mengenakan APD membawa jenazah korban Covid-19 ke pemakaman di Hlegu, Yangon. (AFP)

Baca juga: Setengah Penduduk Myanmar Terancam Terinfeksi Covid-19 dalam Dua Minggu ke Depan

Baca juga: Inggris: Setengah Penduduk Myanmar Dapat Terinfeksi Covid-19 Dalam Dua Minggu Ke Depan

Belum jelas partai-partai yang dimaksud, namun Jenderal Min Aung Hlaing menyebut partai Aung San Suu Kyi yakni Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) adalah "ekstremis".

Rekomendasi Untuk Anda

Aung San Suu Kyi telah ditahan sejak kudeta dan menghadapi berbagai tuduhan kriminal.

Aktivis hak asasi manusia di Burma, Aung Kyaw Moe menilai bahwa janji jenderal militer itu adalah kebohongan.

"(Janji pemilu) adalah kebohongan dan itu tidak akan terjadi, rakyat Myanmar tidak akan mempercayai janji semacam itu," ujarnya.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)

Berita lainnya seputar Krisis Myanmar

Halaman 2/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas