TRIBUNNEWS.COM - Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun mengaku telah mendapatkan ancaman dari pemerintah militer atau junta, Rabu (4/8/2021).

Pada Selasa (3/8/2021), Kyaw Moe Tun diberitahu tentang beberapa ancaman dari junta yang dilayangkan kepadanya.

Menindaklanjuti ancaman tersebut, polisi turun tangan dan meningkatkan keamanan untuk melindungi Kyaw Moe Tun.

"Dilaporkan ada beberapa ancaman. Polisi sedang menanganinya. Keamanan yang diperlukan telah disediakan oleh polisi," kata Kyaw Moe Tun sebagaimana dilansir CNA.

Tidak ada detail lebih lanjut yang tersedia saat ini mengenai ancaman tersebut.

Baca juga: Diplomat Myanmar Ingatkan PBB Tentang Dugaan Pembantaian Oleh Militer

FBI juga tidak memberikan tanggapan apa pun ketika dimintai keterangan.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan pihaknya tidak membahas rincian operasi perlindungan mereka.

"Kami tidak membahas rincian operasi perlindungan kami," kata juru bicara itu.

Kyaw Moe Tun adalah perwakilan pemerintah sipil terpilih Myanmar, yang digulingkan oleh militer pada 1 Februari 2021.

Para pemimpin junta memecatnya saat itu, tetapi hingga kini dia tetap menjadi utusan negara itu untuk PBB karena PBB belum mengakui pengambilalihan militer tersebut.

Baca juga: RI Dorong Utusan Khusus ASEAN Segera Lakukan Kunjungan ke Myanmar

Pemecatan Kyaw Moe Tun diumumkan lewat televisi pemerintah yang dikelola pihak junta.

Junta memecat Kyaw Moe Tun karena dianggap telah mengkhianati negara.

Dia dipecat sehari setelah mendesak beberapa negara untuk menggunakan cara apa pun demi membalikkan pengambilalihan militer yang menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Para diplomat mengharapkan pada bulan depan sudah ada kejelasan terkait apakah Kyaw Moe Tun akan tetap menjadi duta besar Myanmar atau justru junta akan mengirimkan utusan baru.