TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Muhyiddin Yassin pada Kamis (12/8/2021) mengumumkan mosi kepercayaan akan digelar 7 September mendatang, setelah Raja Malaysia menyerukan agar pertemuan digelar lebih cepat.

Sebelumnya pada Rabu (11/8/2021), beberapa kelompok media lokal melaporkan, Raja Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah mendesak Muhyiddin untuk mengadakan mosi percaya menjelang sesi parlemen reguler, yang akan dimulai 6 September.

Mengutip eurasiareview.com, Menteri Komunikasi dan Multimedia, Saifuddin Abdullah mengumumkan tanggal untuk pemungutan suara pertama yang dapat menentukan nasib pemerintahan Muhyiddin yang baru berlangsung 17 bulan itu.

Namun, Saifuddin Abdullah tidak mengomentari laporan, raja telah mendesak pemungutan suara dilakukan pada minggu ketiga Agustus.

Baca juga: PM Muhyiddin Yassin Yakin 80% Populasi Malaysia akan Capai Vaksinasi Penuh pada Akhir Oktober

Baca juga: Mantan PM Malaysia Najib Razak Sebut Dukungan Parlemen untuk Muhyiddin Kurang dari 100

"Untuk saat ini, itu adalah tanggal dan pemberitahuan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun untuk diadakan pada 7 September," kata Saifuddin dalam konferensi pers virtual.

"Perdana Menteri sadar akan pentingnya pemungutan suara, dan dia juga memahami bahwa ada orang yang menginginkan pemungutan suara ini diadakan lebih cepat dari September."

"Setahu saya tanggal resminya masih 7 September," kata menteri tersebut.

Ketika ditanya apakah kabinet membahas kemungkinan mosi tidak percaya diadakan lebih awal dari September, Saifuddin mengatakan 'ada banyak kemungkinan dalam politik, namun tanggal resminya adalah 7 September.'

Hampir semua partai oposisi mengatakan, Muhyiddin harus mengundurkan diri atau mengadakan sidang parlemen darurat untuk mengadakan mosi tidak percaya.

Raja Malaysia pada 29 Juli lalu sempat menegur pemerintah Muhyiddin karena diduga menyesatkan legislatif.

Cengkeraman Muhyiddin yang sudah lemah di Parlemen kini semakin melemah setelah Organisasi Nasional Melayu Bersatu – partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa – mengklaim bahwa cukup banyak anggota parlemennya yang telah menarik dukungan untuk Muhyiddin, memaksanya turun dari kekuasaan.

Parlemen adalah 'tempat yang tepat untuk menguji kepercayaan'

Sementara itu, masih mengutip eurasiareview.com, seorang sumber di parlemen yang tak ingin disebutkan namanya, mengatakan, istana telah mengirim surat kepada ketua majelis rendah minggu ini, menanyakan berapa banyak anggota parlemen yang mendukung Muhyiddin.

Surat itu datang setelah PM memberi tahu raja pekan lalu bahwa dia yakin masih memiliki dukungan mayoritas dan akan membuktikannya di parlemen.

Parlemen Malaysia memiliki 222 kursi, dua di antaranya kosong setelah kematian anggota parlemen.

Muhyiddin membutuhkan dukungan mayoritas sederhana yaitu minimal 111 anggota parlemen untuk mempertahankan kekuasaan.

Muhyiddin memiliki dukungan dari 114 anggota parlemen sebelum UMNO mengatakan beberapa anggota parlemennya telah menarik dukungannya.

UMNO mengatakan 12 anggota parlemennya telah menarik dukungan dari Muhyiddin, sedangkan raja pekan lalu mengatakan kepada PM, hanya delapan orang telah menarik dukungan mereka.

Sejak itu, dua anggota parlemen UMNO lainnya telah menarik dukungan untuk Muhyiddin.

Jumlah itu membuat jumlah anggota parlemen yang mendukung PM menjadi 104, tetapi itu hanya berdasarkan deklarasi publik oleh anggota parlemen UMNO.

Situasi bisa saja berubah pada saat mosi tidak percaya dilaksanakan.

Gopal Sri Ram, mantan hakim federal, mengatakan pernyataan anggota parlemen yang menyatakan atau menarik dukungan untuk pemimpin harus dilakukan di Parlemen.

"Pernyataan seperti itu tidak berpengaruh dalam hukum tata negara. Lantai Dewan Rakyat adalah tempat yang tepat untuk menguji kepercayaan," katanya kepada kantor berita negara Bernama.

"Anda lihat, bahkan jika 30 atau 40 orang membuat pernyataan di luar Dewan, itu tidak berarti apa-apa."

Mosi percaya diri untuk PM adalah hal yang normal

Sementara itu, Muhyiddin mengatakan dia tidak khawatir tentang mosi tidak percaya, Bernama melaporkan.

"Mosi kepercayaan perdana menteri adalah hal yang normal di Parlemen, tetapi yang harus dipertimbangkan adalah situasi dan masalah negara saat ini," katanya kepada wartawan saat berkunjung ke negara bagian Johor.

"Bisakah negara menangani lebih banyak masalah jika ada perubahan pemerintah atau kekacauan politik? Saya tidak mengantisipasi itu … tetapi itu dapat mempengaruhi rencana pemulihan nasional dan upaya lain seperti program vaksinasi."

PM membicarakan kondisi Malaysia yang berada dalam krisis akibat infeksi COVID-19.

Sementara itu, Koalisi untuk Pemilu yang Bersih dan Adil (Bersih 2.0), sebuah pengawas akar rumput lokal, memperkirakan akan ada lebih banyak kejahatan politik sampai mosi tidak percaya digelar bulan depan.

Kelompok itu mengatakan pekan lalu bahwa penundaan pemungutan suara dapat menyebabkan partai-partai menawarkan bujukan "pintu belakang" dan konsesi kepada anggota parlemen untuk mendapatkan dukungan selama mosi tidak percaya.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

Berita lainnya seputar Konflik Politik di Malaysia