Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Para pemimpin negara-negara maju G7 berjanji bersatu apakah akan secara resmi mengakui atau memberikan sanksi kepada Taliban ketika mereka bertemu secara virtual untuk membahas Afghanistan pada Selasa (24/8/2021), berdasarkan dua sumber diplomatik.

Diplomat asing di Washington mengatakan kerja sama menjadi tema utama dari seruan tersebut.

"Para pemimpin G7 akan setuju untuk berkoordinasi tentang apakah atau kapan mengakui Taliban. Dan mereka akan berkomitmen untuk terus bekerja sama secara erat," kata seorang diplomat Eropa seperti yang dilaporkan Reuters.

Baca juga: Wakil Presiden Afghanistan Sebut Taliban, ISIS dan Al-Qaeda Tidak Ada Bedanya

Pengambilalihan secepat kilat Taliban atas negara itu bulan ini, setelah pasukan AS mulai mundur dan Presiden Ashraf Ghani melarikan diri, memicu eksodus massal yang panik dari negara itu.

Para pemimpin Amerika Serikat, Inggris, Italia, Prancis, Jerman, Kanada, dan Jepang kemungkinan akan mengeluarkan pengakuan resmi secara terpadu, atau sanksi baru untuk mendorong Taliban mematuhi janji untuk menghormati hak-hak perempuan dan hubungan internasional.

Baca juga: Hari Ini Jepang Kembali Terbangkan 2 Pesawat, Evakuasi Warganya dari Afghanistan

Karen Pierce, utusan Inggris untuk Amerika Serikat mengatakan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menekankan pendekatan terpadu selama pembicaraan G7, yang juga dihadiri Sekretaris Jenderal NATO Jen Stoltenberg dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

"Kami ingin memulai proses pengembangan rencana yang jelas, sehingga kami semua dapat menangani rezim baru Afghanistan dengan cara yang terpadu dan terpadu. Kami akan menilai rezim baru dengan tindakan, bukan kata-kata," kata Pierce kepada Reuters.

Pengakuan adalah tindakan politik yang diambil oleh negara-negara berdaulat dengan konsekuensi penting, termasuk memungkinkan akses Taliban ke bantuan asing yang diandalkan oleh pemerintah Afghanistan sebelumnya.

Baca juga: Taliban Peringatkan Konsekuensi Jika Pendudukan AS di Afghanistan Diperpanjang

Sebuah perjanjian tahun 2020 yang ditandatangani oleh mantan pemerintahan Trump secara eksplisit menyatakan bahwa kelompok itu "tidak diakui oleh Amerika Serikat." Serikat sebagai negara.”

Alat pengakuan adalah "salah satu bagian terpenting yang tersisa dari pengaruh yang kami miliki," kata Annie Pforzheimer, pensiunan diplomat AS yang menjabat sebagai wakil kepala misi di kedutaan AS di Kabul dari 2017 hingga 2018.

Ini akan "jauh lebih kuat" jika dikoordinasikan dengan baik dan memastikan bahwa pemerintah baru inklusif dan mengakui komitmen hak asasi manusia Afghanistan, katanya.

Para pemimpin G7 juga akan membahas kemungkinan perpanjangan tenggat waktu bagi Biden terkait batas waktu evakuasi yang semula hanya sampai 31 Agustus.

Baca juga: Taliban Berjanji akan Memaafkan Ashraf Ghani jika Kembali ke Afghanistan, Klaim Telah Menang Besar

Apakah Biden akan menarik pasukan AS, atau memberi Amerika Serikat dan negara-negara lain lebih banyak waktu untuk menemukan dan mengevakuasi warga lainnya, termasuk warga Afghanistan yang membantu pasukan NATO dan AS dan orang-orang rentan lainnya.