TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin Tertinggi Taliban Hibatullah Akhundzada Dikabarkan bakal menjadi otoritas tertinggi Afghanistan di mana presiden atau perdana menteri akan menjalankan negara di bawah otoritasnya.

Hal itu disampaikan anggota komisi kultural Taliban, Anamullah Samangani, sebagaimana diwartakan outlet berita Afghanistan ToloNews dan dikutip Al Arabiya.

Kelompok itu mengatakan, diskusi mengenai pembentukan pemerintahan baru telah usai dan mereka akan segera membuat pengumuman.

Baca juga: Dari 700 Jurnalis Wanita, Tak Lebih dari 100 yang Masih Bekerja saat Taliban Ambil Alih Afghanistan

“Konsultasi hampir selesai tentang pemerintahan baru, dan diskusi yang diperlukan juga telah diadakan tentang kabinet,” kata Samangani.

“Pemerintah Islam yang akan kami umumkan akan menjadi model bagi rakyat," sambung Samangani sebagaimana dilansir Al Arabiya.

Dia menambahkan, tak disangkal lagi bahwa Akhundzada akan berada di dalam pemerintahan Afghanistan.

Baca juga: Taliban Tunjuk Sejumlah Pejabat Sementara karena Kebutuhan Mendesak di Afghanistan

“Dia (Akhundzada) akan menjadi pemimpin pemerintahan dan seharusnya tidak ada pertanyaan tentang ini,” ujar Samangani.

Al Arabiya melaporkan, model pemerintahan yang diterapkan Taliban di Afghanistan tersebut tampaknya sama seperti model Iran.

Dalam sistem politik Iran, negara tersebut menggabungkan teokrasi dan sistem presidensial.

Baca juga: Sosok Hibatullah Akhundzada, Pemimpin Taliban yang Jadi Otoritas Tertinggi Afghanistan

Meski presiden dan parlemen Iran dipilih langsung oleh rakyat, kekuasaan keduanya masih berada di bawah pemimpin tertinggi.

Pemimpin tertinggi Iran memiliki kekuasaan untuk mendikte kebijakan dan memiliki keputusan akhir dalam semua masalah negara.

Analis politik Afghanistan dikutip oleh ToloNews mengatakan, “Nama sistem baru seharusnya bukan republik atau emirat.”

Analis tersebut juga tidak kaget jika Akhundzada bakal berada di puncak pemerintahan Afghanistan.

“Dia akan menjadi pemimpin Afghanistan. Di bawahnya akan ada perdana menteri atau presiden yang akan bekerja di bawah pengawasannya,” ujar analis tersebut.

Baca juga: Taliban Umumkan Pemerintahan Afghanistan Hari Kamis, Kelompok Panjshir Menolak Gabung