Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Profil Perdana Menteri Baru Afghanistan Mullah Mohammad Hasan Akhund, Masuk Daftar Hitam PBB

Taliban menunjuk Mullah Mohammad Hasan Akhund sebagai Perdana Menteri sementara Afghanistan.

Penulis: Ika Nur Cahyani
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in Profil Perdana Menteri Baru Afghanistan Mullah Mohammad Hasan Akhund, Masuk Daftar Hitam PBB
SAEED KHAN / AFP
Dalam file foto yang diambil pada 26 Agustus 1999 ini terlihat Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif menerima Menteri Luar Negeri Afghanistan Mullah Mohammad Hassan Akhund (kanan) di Islamabad. Taliban mengumumkan Mullah Mohammad Hasan Akhund sebagai pemimpin pemerintahan baru mereka di Afghanistan pada 7 September 2021. 

Adapun Rahbari Syura dibentuk setelah Taliban digulingkan dari kekuasaan dalam invasi militer pimpinan AS pada tahun 2001.

Mullah Akhund juga dikenal sebagai penulis beberapa karya tentang Islam.

AS Prihatin dengan Pemerintah Baru Afghanistan

Amerika Serikat prihatin dengan susunan pemerintahan baru Afghanistan yang dipimpin Taliban.

Dilansir BBC, pemerintahan ini seluruhnya beranggotakan laki-laki dan beberapa diantaranya masuk dalam daftar hitam AS. 

Kabinet sementara dipimpin Mullah Mohammad Hassan Akhund, sosok yang masuk dalam catatan hitam PBB.

Sementara itu, pejabat Taliban bernama Sirajuddin Haqqani yang menjadi Menteri Dalam Negeri merupakan buronan FBI.

Berita Rekomendasi

Sirajuddin Haqqani merupakan kepala kelompok militan jaringan Haqqani yang berafiliasi dengan Taliban dan berhubungan dekat dengan Al Qaeda.

Kelompok Haqqani disebut ada di balik beberapa serangan mematikan selama 20 tahun perang Afghanistan, salah satunya bom truk di Kabul pada 2017 yang menewaskan lebih dari 150 orang.

Menurut profilnya di FBI, Sirajuddin Haqqani dicari untuk diinterogasi terkait serangan di sebuah hotel di Kabul pada 2008 yang menewaskan 6 orang termasuk satu warga AS.

"Kami mencatat daftar nama yang diumumkan secara eksklusif terdiri dari individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka dan tidak ada wanita."

"Kami juga prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak beberapa individu," bunyi pernyataan Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (7/9/2021).

Pemerintahan AS ini menambahkan bahwa negaranya akan menilai Taliban dari tindakan dan bukan dari kata-katanya.

Presiden AS Joe Biden menyampaikan pidato tentang berakhirnya perang di Afghanistan, di Gedung Putih pada 31 Agustus 2021.
Presiden AS Joe Biden menyampaikan pidato tentang berakhirnya perang di Afghanistan, di Gedung Putih pada 31 Agustus 2021. (AFP)

Baca juga: Presiden AS Joe Biden: Amerika Belum Akan Akui Taliban sebagai Pemerintahan Baru Afghanistan

Baca juga: Aturan Taliban Soal Pembagian Gender Di Ruang Kelas Sekolah Di Afghanistan Tuai Pro dan Kontra

Lebih lanjut, pernyataan juga menjelaskan bahwa Washington "memegang komitmen Taliban" untuk mengizinkan warga asing dan Afghanistan yang memiliki dokumen untuk pergi.

"Termasuk mengizinkan penerbangan yang saat ini siap terbang keluar dari Afghanistan," jelas pernyataan.

"Kami juga menegaskan kembali harapan kami yang jelas bahwa Taliban memastikan bahwa tanah Afghanistan tidak digunakan untuk mengancam negara lain."

"Dunia mengawasi dengan cermat," bunyi pernyataan AS.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas