Afghanistan: Eks Presiden Ghani minta maaf kabur ke luar negeri demi

Ghani membantah klaim bahwa dia membawa serta uang dalam jumlah besar saat meninggalkan negaranya. Dia mengaku "bahkan saat itu tidak diperbolekan melepas sendal saya dan memakai sepatu."

Awal pekan ini, setelah menguasai kembali Afghanistan lewat serangan militer yang begitu cepat lebih dari tiga pekan lalu, Taliban mengumumkan pemerintahan sementara, yang semua pejabatnya laki-laki.

Permintaan kelompok anti-Taliban

Sebelumnya, pasukan Anti-Taliban di Afghanistan meminta komunitas internasional untuk tidak mengakui pemerintahan baru bentukan Taliban.

Taliban mengumumkan pemerintahan sementara seraya menyatakan negara itu sebagai "Emirat Islam".

Kabinet baru itu terdiri dari tokoh-tokoh senior Taliban, semuanya laki-laki, yang beberapa di antaranya terkenal karena melakukan serangan terhadap pasukan AS dalam dua dekade terakhir.

Pemerintahan interim akan dipimpin oleh Mullah Mohammad Hassan Akhund, salah satu pendiri Taliban, yang berada dalam daftar hitam PBB.

Menteri dalam negerinya adalah pemimpin kelompok militan Haqqani yang dicari FBI, Sirajuddin Haqqani.

Pengumuman kabinet sementara ini adalah langkah kunci dalam pembentukan pemerintahan Taliban yang permanen. Kepemimpinan baru akan menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat, di antaranya menstabilkan ekonomi negara dan mendapatkan pengakuan internasional.

Taliban menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan lebih dari tiga pekan lalu, setelah menggulingkan pemerintahan yang dipilih melalui pemilu.

Akan tetapi, para petempur yang memerangi Taliban di Provinsi Pansjhir menyebut pemerintahan baru tersebut "ilegal".

Front Perlawanan Nasional (NRF) mengatakan pembentukan kabinet sementara Taliban "adalah pertanda jelas bahwa kelompok itu bermusuhan dengan rakyat Afghan".

Taliban berkeras mereka telah mengalahkan NRF di Lembah Pansjhir sebelah utara Kabul, tapi para pemimpin NRF menegaskan mereka masih bertempur.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS mengaku prihatin dengan "afiliasi-afiliasi serta rekam jejak beberapa individu" dalam kabinet sementara Taliban.

Uni Eropa juga mengritik pemerintahan Taliban, yang disebut mengingkari janji untuk membentuk pemerintahan yang "inklusif dan representatif".