Oposisi Junta Myanmar Klaim Telah Dapat Dukungan dari Sejumlah Negara

TRIBUNNEWS.COM - Oposisi pemerintah militer atau junta Myanmar, yang bergabung dalam Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), mengklaim telah mendapatkan dukungan dari sejumlah negara.

Menteri Luar Negeri untuk NUG, Zin Mar Aung mengatakan, daftar negara-negara Barat dan Asia yang mendukung pihaknya, terus bertambah dan beberapa di antaranya telah mengakui perwakilannya.

Saat ini, NUG sedang mencoba untuk menumbuhkan sekutu secara diam-diam di antara negara-negara demokrasi dunia.

Adapun, hal itu dilakukan karena NUG ingin menang dari rezim militer Myanmar, yang juga mencari pengakuan internasional setelah menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis di negara itu pada 1 Februari 2021.

Di mana, dalam Majelis Umum PBB ke-76 akan diputuskan apakah pihak NUG atau rezim militer yang menduduki kursi PBB di Myanmar.

Baca juga: Militer Myanmar Bebaskan Ashin Wirathu, Biksu yang Dituduh Menghasut Kekerasan pada Rohingya

Baca juga: Tak Segera Akhiri Kekerasan, Inggris Jatuhkan Sanksi Baru kepada Junta Myanmar, Bekukan Aset Taipan

Lebih lanjut, untuk mendapatkan lebih banyak dukungan, pemerintah bayangan itu mengadakan pembicaraan di belakang layar dengan pejabat pemerintah di tempat lain.

"Republik Ceko, Prancis dan Australia telah mengakui perwakilan kami yang ditunjuk di negara ini," kata Zin Mar Aung kepada Nikkei Asia dalam sebuah wawancara eksklusif dari lokasi yang dirahasiakan.

"Kami akan terus menunjuk perwakilan di Inggris dan Jepang untuk memperluas kerja sama lebih lanjut dan hubungan bilateral," tambahnya.

Diketahui, pemerintah Amerika Serikat dan Korea Selatan juga telah mengakui NUG sebagai perwakilan sah dari pemerintah terpilih yang bertekad untuk memulihkan demokrasi di Myanmar.

Beberapa briefing yang dilakukan dengan Washington diakhiri dengan pertemuan antara Zin Mar Aung dan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Wendy Sherman pada awal Agustus 2021.

Beberapa hari kemudian, kantor kepresidenan Korea Selatan mengumumkan akan terlibat dengan NUG, sehingga situasi Myanmar dapat diselesaikan ke arah yang memenuhi aspirasi rakyatnya.

"Banyak pejabat pemerintah Barat telah mengulurkan tangan untuk berbicara," kata Zin Mar Aung.

"Meskipun kami memiliki kesempatan untuk berdiskusi dan bertukar pikiran, beberapa negara lebih memilih diplomasi diam dan tertutup, dan sering kali pertemuan ini bersifat rahasia," tambah anggota parlemen berusia 46 tahun untuk Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

NUG menggunakan tindakan keras militer terhadap lawan untuk memperkuat kasusnya ke masyarakat internasional.

Kekerasan yang dilepaskan oleh para jenderal yang berkuasa telah mengakibatkan lebih dari 1.000 kematian dan ribuan penahanan, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok hak asasi manusia setempat.