TRIBUNNEWS.COM - Penjabat perdana menteri baru Afghanistan, Mullah Mohammad Hasan Akhund, meminta mantan pejabat yang melarikan diri ketika Taliban merebut kekuasaan bulan lalu untuk kembali ke negara itu.

Akhund, dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera Rabu (8/9/2021), mengatakan Taliban akan menjamin keamanan dan keselamatan mereka.

Ia mengatakan bahwa pemerintah sementara akan menjamin keamanan diplomat, kedutaan besar dan lembaga bantuan kemanusiaan.

Ia menekankan bahwa kelompok itu ingin membangun hubungan yang positif dan kuat dengan negara-negara di kawasan dan sekitarnya.

Akhund, rekan dekat dan penasihat politik mendiang Mullah Omar, pendiri Taliban dan pemimpin tertinggi pertamanya, mengatakan para pemimpin Taliban menghadapi tanggung jawab dan ujian besar terhadap rakyat Afghanistan.

Baca juga: Taliban Umumkan Susunan Kabinet, Semua Anggotanya Laki-laki, Ada yang Masuk Daftar Buronan FBI

Baca juga: China Hormati Pemerintahan Baru Afghanistan Bentukan Taliban

“Kami telah menderita kerugian besar dalam uang dan nyawa untuk momen bersejarah ini dalam sejarah Afghanistan,” ujarnya.

“Tahap pertumpahan darah, pembunuhan, dan penghinaan terhadap orang-orang di Afghanistan telah berakhir, dan kami telah membayar mahal untuk ini,” katanya.

Akhund juga menegaskan kembali janji amnesti Taliban bagi siapa saja yang telah bekerja bersama Amerika Serikat dan pemerintahan yang didukungnya setelah invasi tahun 2001.

“Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia menjadi sasaran balas dendam. Dan dalam keadaan tegang seperti itu, mudah untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Tapi gerakan itu disiplin dan mengendalikan orang-orang bersenjatanya. Dan, kami tidak merugikan siapa pun karena tindakannya sebelumnya, ”katanya.

Ia berusaha meyakinkan khususnya rakyat Afghanistan, bahwa Taliban menginginkan semua kebaikan, penyebab kesuksesan dan kesejahteraan.

Baca juga: Profil Perdana Menteri Baru Afghanistan Mullah Mohammad Hasan Akhund, Masuk Daftar Hitam PBB

Baca juga: WHO: Ratusan Pusat Kesehatan di Afghanistan Terancam Ditutup

“Kami berusaha untuk membangun sistem Islam,” ujarnya, seraya meminta “semua orang untuk berpartisipasi bersama kami dalam proyek yang diberkati ini.”

Komentar Akhund muncul sehari setelah Taliban mengumumkan pemerintahan sementaranya, yang dibentuk secara eksklusif dari anggotanya sendiri dan rekan dekat. Susunan pemerintahan tidak melibatkan perempuan dan faksi politik lainnya.

Dari 33 posisi yang diumumkan, 14 diisi mantan pejabat Taliban selama pemerintahan 1996-2001,  lima orang mantan tahanan Guantanamo, dan 12 sisanya adalah pejabat dari generasi kedua gerakan tersebut.

Susunan pemerintah baru Afghanistan Taliban ini mendapat kritikan karena tidak ada perwakilan perempuan dan etnis.