TRIBUNNEWS.COM - Presiden AS, Joe Biden mengumumkan kebijakan wajib vaksinasi Covid-19 untuk karyawan federal dan mendorong perusahaan besar melakukan vaksin atau tes corona berkala untuk stafnya, Kamis (9/9/2021).

"Kami sudah bersabar," kata Biden kepada jutaan warga Amerika yang menolak divaksinasi Covid-19.

"Tapi kesabaran kami menipis, dan penolakanmu merugikan kami semua," tambahnya, dikutip dari CNA. 

Kebijakan dan pidato Biden di Gedung Putih pada Kamis lalu menjadi langkah paling agresif dari Presiden AS terkait program vaksinasi.

Biden berusaha mendorong warganya yang anti-vaksin untuk mendapatkan suntikan demi menanggulangi lonjakan kasus infeksi Covid-19 karena varian Delta.

Baca juga: Ditelepon Joe Biden 90 Menit, Xi Jinping Ingatkan Kerugian Jika AS Dan China Berkonflik

Baca juga: Penelitian Profesor Jepang: Strain Mu Tekan Efektivitas Vaksinasi Hingga Kurang dari Satu per Tujuh

Meskipun sudah ada program vaksin Covid-19 gratis, CDC mencatat hanya sekitar 53% warga AS yang sudah sepenuhnya divaksinasi.

Lebih lanjut, Biden memperingatkan bahwa "kita berada dalam kondisi yang sulit dan itu bisa bertahan untuk sementara waktu".

Dilansir BBC, perintah Biden ini akan mempengaruhi sekitar 100 juta warga AS. 

"Ini bukan tentang kebebasan, atau pilihan pribadi, ini tentang melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda," kata Biden saat mengungkapkan rencananya.

Lebih dari 650.000 orang Amerika telah meninggal karena Covid-19 sejak tahun lalu.

Presiden AS mengatakan, dia telah mengarahkan Departemen Tenaga Kerja AS untuk mewajibkan semua bisnis swasta yang memiliki 100 staf atau lebih untuk melakukan vaksinasi atau tes Covid-19 seminggu sekali.

Hampir 17 juta petugas kesehatan di fasilitas yang menerima tunjangan federal juga akan menghadapi persyaratan yang sama, jelas Biden.

Rencana Vaksinasi Covid-19 Biden

Presiden AS menggunakan kekuatan dari kekuasaan eksekutifnya untuk mewajibkan vaksinasi Covid-19 kepada warga yang belum atau menolak.

Dalam beberapa pekan ke depan, jelas Biden, Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja AS akan mengumumkan persyaratan bagi perusahaan besar untuk memberikan waktu istirahat yang dibayar bagi staf yang mendapat vaksinasi Covid-19.

Sementara itu, perusahaan yang tidak mematuhi aturan baru ini terancam menghadapi denda ribuan dolar per pelanggaran.

Mandat vaksinasi Covid-19 yang baru diumumkan Biden secara otomatis menggantikan perintah sebelumnya, yakni pegawai pemerintah yang tidak divaksin harus melakukan tes Covid-19 rutin.

Kini pegawai pemerintah yang menolak vaksinasi terancam pemecatan.

Secara keseluruhan, aturan sekarang mengharuskan sekitar dua pertiga dari semua pekerja AS divaksinasi.

Diperkirakan 80 juta warga Amerika tidak divaksinasi dan ribuan orang, sebagian besar tidak divaksinasi, meninggal setiap minggu karena Covid-19.

Ada sejumlah aturan lain yang diarahkan Biden, yakni penumpang pesawat yang tidak memakai masker akan didenda dua kali lipat hingga pengerahan petugas kesehatan ke wilayah-wilayah dengan lonjakan kasus Covid-19 tinggi.

Rencana ini memicu reaksi langsung dari beberapa tokoh Partai Republik.

Di mana mereka menilai, pemerintah tidak boleh berperan dalam keputusan kesehatan individu.

Diketahui sejumlah wilayah dengan tingkat vaksinasi Covid-19 rendah mencatat rekor infeksi yang tinggi di AS.

Baca juga: Penasihat Biden Didesak Mundur Setelah Ketahuan Danai Studi Virus Corona di China

Baca juga: Presiden AS Joe Biden Survei Dampak Kerusakan Badai Ida di New Orleans

"Jalan di depan, bahkan dengan varian Delta, tidak seburuk musim dingin lalu," kata Biden dalam pidato Kamis.

"Apa yang membuatnya sangat frustasi adalah bahwa minoritas orang Amerika yang berbeda menghalangi kita untuk berbelok," tambahnya.

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC), 64% orang dewasa Amerika telah divaksinasi lengkap.

Ada lebih dari 75% yang telah menerima dosis pertama vaksin Covid-19.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)