TRIBUNNEWS.COM, JENEWA – Komisaris Tinggi Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet mengatakan Taliban telah melanggar janji-janjinya tentang sejumlah hak wanita dan perempuan di negara itu.

Di antara pelanggaran janji itu adalah dengan memerintahkan perempuan untuk tinggal di rumah, menghalangi anak perempuan bersekolah, serta tindakan Taliban menyisir mantan musuh dari rumah ke rumah.

Michelle Bachelet mengatakan Afghanistan berada dalam fase baru dan berbahaya sejak mereka merebut kekuasaan bulan lalu, dengan banyak perempuan dan anggota komunitas etnis dan agama sangat khawatir.

"Bertentangan dengan jaminan bahwa Taliban akan menegakkan hak-hak perempuan, selama tiga minggu terakhir, perempuan malah semakin dikucilkan dari ruang publik," kata Michelle Bachelet  kepada Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Senin (13/9/2021.

Bachelet menyatakan kekecewaannya pada komposisi pemerintah Taliban, yang tidak menyertakan  perempuan dan didominasi etnis Pashtun.

Baca juga: Aturan Baru Pelajar Wanita Afghanistan, Taliban: Kelas Dipisah, Guru Pria Mengajar dari Balik Tirai

Baca juga: Laporan PBB Ingatkan Taliban Sisir Warga yang Kerja untuk AS dan NATO  

“Di beberapa tempat, anak perempuan di atas 12 tahun dilarang sekolah sementara perempuan disuruh tinggal di rumah,” katanya), seperti dilansir dari Channel News Asia.

Ia menilai situasi ini merupakan kembalinya ke aturan yang diberlakukan Taliban saat menguasai negeri itu 1996-2001, sebelum pasukan AS an sekutu menginvasi Afghanistan dan  menggulingkan mereka.

Bachelet juga merujuk pada janji lain yang dilanggar Taliban, terkait pemberian amnesti kepada mantan pegawai negeri dan petugas keamanan yang terkait dengan pemerintah sebelumnya dan melarang penggeledahan dari rumah ke rumah.

PBB telah menerima sejumlah tuduhan tentang pencarian terhadap mereka yang bekerja dengan perusahaan AS dan pasukan keamanan.

Sementara beberapa staf PBB telah melaporkan peningkatan serangan dan ancaman, katanya.

Baca juga: Taliban Tembak Mati Kakak Mantan Wapres Afghanistan, Jasadnya Dikabarkan Dilarang Dikubur

Baca juga: Kantor Perwakilan PBB di Afghanistan Sebut Stafnya Kerap Diintimidasi oleh Taliban

Tuduhan yang dapat dipercaya tentang pembunuhan balas dendam terhadap beberapa mantan anggota militer Afghanistan juga telah diterima, katanya.

Bachelet menyerukan mekanisme untuk memantau hak-hak di Afghanistan.

"Saya mengulangi seruan saya agar Dewan ini mengambil tindakan berani dan kuat, sepadan dengan gawatnya krisis ini," katanya.

Tidak Kerja Bareng

Seorang tokoh senior Taliban, Waheedullah Hashimi, mengatakan wanita Afghanistan seharusnya tidak diizinkan bekerja bareng dengan pria.

Waheedullah Hashimi, yang dekat dengan kepemimpinan Taliban saat ini, mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok itu akan sepenuhnya menerapkan versi syariahnya, atau hukum Islam.

Baca juga: Jepang Wait and See, Pasti Tidak yang Pertama Mengakui Pemerintahan Taliban

Baca juga: Taliban Dikabarkan Datangi Rumah ke Rumah, Cari Warga Amerika di Afghanistan

Ini dilakukan meskipun ada tekanan dari masyarakat internasional untuk mengizinkan perempuan memiliki hak untuk bekerja di tempat yang mereka inginkan.

"Kami telah berjuang selama hampir 40 tahun untuk membawa sistem hukum syariah ke Afghanistan," kata Hashimi dalam sebuah wawancara, dilansir dari The Straits Times.

Ia mengatakan, syariah tidak memperbolehkan laki-laki dan perempuan berkumpul atau duduk bersama di bawah satu atap.

"Laki-laki dan perempuan tidak bisa bekerja sama. Itu jelas. Mereka tidak diizinkan datang ke kantor kami dan bekerja di kementerian kami,” katanya.

Tidak jelas sejauh mana komentarnya mencerminkan kebijakan pemerintah baru.

Baca juga: Pendiri Taliban Muncul setelah Dirumorkan Tewas dalam Baku Tembak: Saya Baik-baik Saja

Baca juga: Perempuan Afghanistan Ramai-ramai Protes di Medsos Khawatir Dipaksa Pakai Burqa oleh Taliban

Jika diterapkan secara resmi, akan secara efektif melarang wanita bekerja di kantor-kantor pemerintah, bank, perusahaan media, dan lainnya

Hashimi mengatakan larangan terhadap perempuan juga akan berlaku untuk sektor-sektor seperti media.

Ia mengatakan, kontak antara laki-laki dan perempuan di luar rumah akan diperbolehkan dalam keadaan tertentu, misalnya saat berobat ke dokter laki-laki.

Perempuan juga harus diizinkan untuk belajar dan bekerja di sektor pendidikan dan medis, di mana fasilitas terpisah dapat diatur untuk penggunaan eksklusif mereka.

"Kami tentu membutuhkan perempuan, misalnya dalam kedokteran, dalam pendidikan. Kami akan memiliki institusi terpisah untuk mereka, rumah sakit terpisah, universitas terpisah mungkin, sekolah terpisah, madrasah terpisah," katanya.

Baca juga: Taliban Izinkan Perempuan Sekolah hingga S3 Namun dengan Syarat Ketat

Baca juga: Dulu Taliban Haramkan Internet, Kini Manfaatkan Media Sosial untuk Sebar Propaganda

Sejak Taliban menguasai Afghanistan bulan lalu, para pejabat Taliban mengatakan perempuan akan dapat bekerja dan belajar dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariah.

Pada awal jatuhnya Kabul, Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan kepada wartawan bahwa perempuan adalah bagian penting dari masyarakat dan mereka akan bekerja di berbagai sektor.

Ia juga secara khusus mengikutsertakan pegawai perempuan dalam seruan agar birokrat pemerintah kembali bekerja. (Tribunnews.com/CNA/TST/Hasanah Samhudi)