Menkeu AS Desak Kongres AS Naikkan Batas Utang, Peringatkan Risiko Gagal Bayar
Janet Yellen pada hari Rabu waktu setempat memperingatkan Ketua DPR AS Nancy Pelosi terkait risiko gagal bayar utang.
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Sanusi
Ia pun melemparkan pernyataan itu ke Partai Republik agar mendukung kenaikan plafon utang seperti yang telah dilakukan Demokrat saat berada di bawah pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump.
Saat itu, pemerintah federal menghasilkan utang lebih dari 7 triliun dolar AS.
"Itu harus terjadi, mudah-mudahan (Partai Republik) akan ikut bertanggung jawab," kata Pelosi.
Pelosi menambahkan bahwa Demokrat tidak akan memasukkan peningkatan utang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) rekonsiliasi 3,5 triliun dolar AS mereka.
Suara untuk meningkatkan pagu utang ini tentu tidak akan mengizinkan adanya pengeluaran tambahan dari pemerintah.
Karena peningkatan itu memungkinkan Kementerian Keuangan untuk terus membayar pengeluaran sebelumnya.
Hal ini mirip dengan bagaimana konsumen melunasi tagihan kartu kredit dari bulan sebelumnya.
Sementara itu, Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer dari Partai Demokrat untuk negara bagian New York menolak menjawab pertanyaan tentang apakah majelis akan menambahkan ketentuan plafon utang dalam resolusi berkelanjutan.
"Kita memiliki sejumlah cara berbeda untuk menyelesaikan plafon utang, kita harus menyelesaikannya," kata Schumer.
Di sisi lain, karena Kementeriannya tidak diizinkan untuk mengeluarkan utang baru sebelum Kongres menunda atau meningkatkan plafon, Yellen dan 'para pembantunya' telah melirik 'sederet langkah luar biasa' untuk menghemat uang dan menghindar dari pelanggaran batas pinjaman federal.
Langkah-langkah luar biasa ini akan memungkinkan Kementerian Keuangan AS untuk menebus investasi tertentu dalam program pensiun federal dan menghentikan yang baru untuk menghasilkan uang tunai tanpa meningkatkan utang secara keseluruhan.
Namun saat sederet langkah darurat itu habis, tidak ada lagi dana cadangan yang bisa menyokong.
Kecuali jika Kongres membahas mengenai plafon, pembayaran Jaminan Sosial, Medicare, pengeluaran militer, bunga utang AS dan kewajiban lainnya 'yang dihentikan begitu saja'.