TRIBUNNEWS.COM - Pejabat Menteri Luar Negeri Afghanistan dari pemerintahan Taliban, Amir Khan Muttaqi mengkritik AS karena memutuskan bantuan ekonomi usai kelompoknya mengambil alih negara.

Dalam pidato pertamanya di depan media, Muttaqi mengatakan bahwa Taliban tidak akan membiarkan negara manapun termasuk AS menjatuhkan embargo dan sanksi pada Afghanistan, Selasa (14/9/2021).

"(Kami) membantu AS sampai evakuasi orang terakhir mereka, tetapi sayangnya, AS, alih-alih berterima kasih kepada kami, (malah) membekukan aset kami," katanya, dikutip dari Al Jazeera.

Sejak Taliban menguasai Kabul pada 15 Agustus dan mantan Presiden Ashraf Ghani melarikan diri, Federal Reserve AS, IMF, dan Bank Dunia memutus akses Afghanistan ke dana.

Hal ini mengakibatkan krisis likuiditas yang meluas dalam ekonomi yang bergantung pada uang tunai.

Baca juga: 10 Warga Afghanistan Tiba di Jepang Kemungkinan Ajukan Visa Suaka

Baca juga: AS Janjikan 64 Juta Dolar AS Bantuan Kemanusiaan untuk Afghanistan

Muttaqi juga berterima kasih kepada masyarakat internasional karena menjanjikan lebih dari $1 miliar, bantuan untuk Afghanistan pada konferensi donor PBB, Senin (13/9/2021).

"Kami menyambut baik janji pendanaan bantuan darurat yang diberikan kepada Afghanistan selama pertemuan kemarin yang diselenggarakan oleh PBB di Jenewa," katanya.

Minta Semua Negara Akui Pemerintahan Taliban

Sejak menguasai Afghanistan kembali, belum ada pemerintahan luar negeri yang secara resmi mengakui pemerintahan Afghanistan di bawah Taliban.

Hal ini dapat membahayakan ekonomi Afghanistan yang bergantung kepada bantuan asing selama 20 tahun terakhir ini.

Menurut Bank Dunia, bantuan asing mencapai sekitar 40% dari produk domestik bruto Afghanistan.

Dalam konferensi PBB, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa "tidak mungkin" memberikan bantuan kepada Afghanistan tanpa terlibat dengan Taliban.

"Saya percaya sangat penting untuk terlibat dengan Taliban pada saat ini untuk semua aspek yang menyangkut komunitas internasional," katanya.

Guterres mengaku percaya bantuan itu akan digunakan sebagai pengaruh ke Taliban untuk mencapai perbaikan hak asasi manusia, di tengah kekhawatiran aturan brutal militan ini seperti di tahun 1996 hingga 2001.