PBB Tak Bisa Mengatasi Junta Myanmar karana Militer Dapat Dukungan dari China dan Rusia
PBB tidak mungkin mengambil tindakan berarti terhadap junta Myanmar karena militer mendapatkan dukungan dari China dan Rusia.
Penulis: Rica Agustina
Editor: Pravitri Retno W
Mon Yee Kyaw mengatakan, sabotase dan pembunuhan bukan norma dalam masyarakat beradab, tetapi karena kekerasan yang dilakukan oleh militer, taktik pengeboman dan pembunuhan diadopsi sebagai tindakan defensif, katanya dari Thailand, tempat dia berada saat ini.
Baca juga: Pidato Sidang Umum PBB, Jokowi Singgung Marginalisasi Perempuan di Afghanistan hingga Krisis Myanmar
"Orang-orang percaya tidak diragukan lagi bahwa mereka perlu mengambil tindakan untuk menaklukkan militer sebelum monster itu membunuh orang-orang," kata Mon Yee Kyaw.
Taruhan dari perlawanan itu besar, Bachelet memperingatkan.
"Konsekuensi nasionalnya mengerikan dan tragis. Konsekuensi regional juga bisa sangat besar," katanya.
"Masyarakat internasional harus melipatgandakan upayanya untuk memulihkan demokrasi dan mencegah konflik yang lebih luas sebelum terlambat," tambah Bachelet.
Pasukan oposisi junta memiliki satu penghiburan kecil.
Dilaporkan, Komite Kredensial Majelis Umum, yang setiap sesinya melalui formalitas untuk menyetujui perwakilan tetap masing-masing negara, untuk sementara akan menunda keputusannya tentang perwakilan tetap Myanmar.
Utusan saat ini, Duta Besar Kyaw Moe Tun, mengalihkan kesetiaannya segera setelah pengambilalihan ke Pemerintah Persatuan Nasional yang digulingkan.
Setidaknya selama beberapa bulan, dia tampaknya akan mempertahankan kursinya atau setidaknya menolaknya menjadi pejabat junta.
Perlawanan terhadap Militer
Pemerintah Persatuan Nasional bercita-cita untuk menempa mereka menjadi tentara.
Mereka juga telah membentuk aliansi dengan milisi yang dibentuk oleh kelompok etnis minoritas di daerah perbatasan di mana mereka dominan.
Sebagian besar organisasi etnis bersenjata ini telah berjuang melawan pemerintah pusat untuk otonomi yang lebih besar dan mematikan selama beberapa dekade.
Dengan pengalaman tempur hingga 70 tahun, kelompok-kelompok seperti Kachin di utara dan Karen di timur memiliki potensi untuk memberikan tekanan ekstra pada pemerintah.