Dia juga meminta dokumen yang membuktikan tuduhan baru.

“Kami percaya bahwa Ethiopia melanggar hukum internasional dalam melakukannya,” kata Guterres.

“Dan kami siap bekerja sama dengan pemerintah Etiopia tentang segala situasi, di mana pemerintah Etiopia merasa bahwa setiap anggota PBB tidak berperilaku tidak memihak sepenuhnya, dalam kemerdekaan, seperti yang ditentukan oleh hukum humaniter.”

Guterres juga telah mengatakan kepada Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed dua kali bahwa jika ada kekhawatiran tentang ketidakberpihakan staf PBB maka pemerintah harus membagikan informasi tersebut sehingga PBB dapat menyelidikinya.

“Dua kali, saya bertanya … perdana menteri. Sampai sekarang, saya tidak mendapat tanggapan tentang itu,” kata Guterres.

Baca juga: Dilanda Kekerasan Bersenjata, Pemerintah Ethiopia Umumkan Keadaan Darurat

Baca juga: Bentrok Etnis Meledak, Ethiopia Umumkan Status Darurat di Negara Bagian Amhara

“Orang-orang Ethiopia menderita. Kami tidak memiliki kepentingan lain selain membantu menghentikan penderitaan itu.”

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menggambarkan langkah Ethiopia untuk mengusir para pejabat PBB adalah "sembrono".

"Tidak ada pembenaran atas tindakan pemerintah Ethiopia, tidak ada sama sekali."

“PBB tidak memihak. PBB netral,” katanya kepada dewan.

“Personel PBB yang dilarang dari Ethiopia harus diizinkan untuk segera kembali.”

(Tribunnews.com/Yurika)