Tribun

Krisis Myanmar

Menlu Retno Soal Myanmar: Soal 5 Poin Konsensus Belum Ada Kemajuan Berarti

Retno Marsudi pada Jumat (15/10/2021) malam, baru saja mengikuti pertemuan darurat para Menteri ASEAN untuk membahas Myanmar.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak
Menlu Retno Soal Myanmar: Soal 5 Poin Konsensus Belum Ada Kemajuan Berarti
Tangkap Layar Youtube MoFA Indonesia
Menlu Retno Marsudi Smapaikan 3 Poin Penting di Forum FGPH(Tangkap Layar Youtube MoFA Indonesia) Rabu (29/9/2021) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi pada Jumat (15/10/2021) malam, baru saja mengikuti pertemuan darurat para Menteri ASEAN untuk membahas Myanmar.

Dalam unggahannya di twitter, Retno mengatakan tidak ada kemajuan berarti dalam implementasi 5 poin consensus hasil pertemuan para pemimpin ASEAN pada April lalu.

“Pada Emergency ASEAN Ministerial Meeting yang diadakan secara virtual malam ini (15/10), saya menggarisbawahi bahwa tidak ada kemajuan berarti dalam implementasi 5 poin consensus,” tulisnya.

Indonesia mendesak partisipasi pihak-pihak Myanmar, terutama junta Militer untuk memulihkan demokrasi melalui proses inklusif.

“Indonesia mengusulkan partisipasi Myanmar di KTT tidak harus diwakili di tingkat politik sampai Myanmar memulihkan demokrasi melalui proses inklusif,” ujarnya.

Baca juga: ASEAN Bahas Pengucilan Myanmar Dari KTT Virtual

Sebelumnya, saat memberikan briefing hari Senin (4/10/2021), Menlu Retno pernah mengatakan adanya kendala Utusan Khusus (Utsus) atau Special Envoy ASEAN untuk mengimplementasikan 5 poin konsensus.

Utsus terkendala akses untuk bertemu dengan semua pihak atau all stakeholders yang ada di Myanmar.

“Militer tidak memberikan tanggapan positif dari apa yang telah diupayakan oleh Special Envoy,” ujarnya usai menghadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN yang diselenggarakan secara virtual, Senin (4/10/2021).

Pada rangkaian pertemuan itu, sebagian besar negara anggota menyampaikan kekecewaan terhadap implementasi 5PCs.

Sebagian negara menyampaikan bahwa ASEAN tidak boleh bersikap business as usual mencermati perkembangan ini.

Sebagaimana diketahui junta militer Myanmar melakukan penambahan pasukan dan serangan di Chin dan Sagaing.

Hal ini menimbulkan keprihatinan dunia dengan risiko bagi komunitas sipil.

Militer didesak untuk segera menghentikan kekerasan dan menghormati hukum internasional.
 

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas