Di PBB, Wanita Afghanistan Tuntut Janji Taliban: Kami Banyak Dibicarakan tetapi Tak Didengarkan
Di acara PBB, empat wanita Afghanistan menuntut janji Taliban dan meminta organisasi dunia itu untuk tidak memberikan kursi pada perwakilan Taliban.
Penulis: Rica Agustina
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Empat wanita Afghanistan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memblokir Taliban untuk mendapatkan kursi di organisasi dunia itu.
Para wanita itu berbicara kepada wartawan sebelum berpidato di acara PBB di New York tentang dukungan untuk wanita dan anak perempuan Afghanistan, yang diselenggarakan oleh Inggris, Qatar, Kanada, Wanita PBB dan Institut Georgetown untuk Wanita, Perdamaian dan Keamanan, Kamis (21/10/2021).
Empat wanita, yaitu mantan politisi Afghanistan dan perunding perdamaian Fawzia Koofi, mantan politisi Naheed Fareed, mantan diplomat Asila Wardak, dan jurnalis Anisa Shaheed, menyerukan perwakilan yang lebih baik untuk negara mereka.
"Ini sangat sederhana. PBB perlu memberikan kursi itu kepada seseorang yang menghormati hak semua orang di Afghanistan," kata Fawzia Koofi dikutip dari Channel News Asia.
Fawzia Koofi mengatakan wanita di Afghanistan memang banyak dibicarakan, tetapi mereka tidak pernah didengarkan.
Baca juga: POPULER Internasional: Taliban Dapat Dukungan Rusia | Bocah Selamat setelah Jatuh 21 Meter ke Jurang
Untuk itu, pihaknya meminta bantuan internasional agar Taliban dapat menghormati hak-hak perempuan dan untuk menghormati hak semua orang.
"Kami banyak dibicarakan, tetapi kami tidak didengarkan," kata Fawzia Koofi.
"Bantuan, uang, pengakuan, semuanya adalah pengaruh yang harus digunakan dunia untuk inklusi (pendekatan), untuk menghormati hak-hak perempuan, untuk menghormati hak semua orang," lanjutnya.
Lebih lanjut, Naheed Fareed mengatakan tentang bagaimana Taliban berjanji mengenai hak-hak perempuan.
Ketika itu, Taliban mengatakan bahwa mereka akan memberikan izin kepada perempuan untuk melanjutkan pekerjaan mereka, untuk kembali ke sekolah.
Baca juga: Taliban Memohon Pengakuan di Pertemuan Moskow
Namun, hingga kini Taliban belum juga menepati janji tersebut.
"Ketika Taliban mengambil Afghanistan mereka mengatakan bahwa mereka akan memberikan izin kepada perempuan untuk melanjutkan pekerjaan mereka, untuk kembali ke sekolah, tetapi mereka tidak menepati janji itu," jelas Naheed Fareed.
Hal yang sama disampaikan Asila Wardak. Dia mendesak negara-negara untuk menekan Taliban untuk menepati kata-kata mereka dalam hal hak-hak perempuan.
"Jika Anda akan memberi mereka kursi, harus ada syarat," kata Asila Wardak.
Dewan Keamanan PBB juga bertemu secara terpisah pada hari Kamis untuk membahas perempuan, perdamaian dan keamanan.
Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Afghanistan untuk PBB Ghulam Isaczai mengatakan, Afghanistan kini menggantungkan harapan kepada PBB.
Mereka ingin PBB membantu memulihkan hak mereka untuk bekerja, bepergian, dan bersekolah.
"Perempuan dan anak perempuan di Afghanistan menggantungkan harapan dan impian mereka di dewan dan badan dunia ini untuk membantu mereka memulihkan hak mereka untuk bekerja, bepergian, dan bersekolah," kata Ghulam Isaczai.
"Akan tercela secara moral jika kita tidak melakukan apa-apa dan mengecewakan mereka," lanjutnya.
Sejak merebut kekuasaan pada pertengahan Agustus lalu, para pemimpin Taliban telah bersumpah untuk menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan syariah, atau hukum Islam.
Baca juga: Taliban Dapat Dukungan dari 10 Negara tapi Pemerintahannya Masih Belum Diakui Dunia
Seperti diketahui, di bawah pemerintahan Taliban dari tahun 1996 hingga 2001, perempuan tidak dapat bekerja dan anak perempuan dilarang bersekolah.
Perempuan harus menutupi wajah mereka dan ditemani oleh kerabat laki-laki ketika mereka meninggalkan rumah.
PBB sedang mempertimbangkan tentang siapa yang harus mewakili Afghanistan.
Taliban menominasikan juru bicara mereka yang berbasis di Doha, Suhail Shaheen sebagai duta besar PBB.
Sementara Ghulam Isaczai, utusan PBB yang mewakili pemerintah yang digulingkan oleh Taliban, berusaha untuk tetap berada di kursi negara itu.
Negara-negara anggota PBB diperkirakan akan membuat keputusan pada akhir tahun ini.
Baca juga artikel lain terkait Konflik di Afghanistan
(Tribunnews.com/Rica Agustina)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.