Utusan khusus ASEAN untuk Myanmar saat ini, Erywan Yusof dari Brunei, belum berhasil berkunjung ke Myanmar karena junta menolak memberikannya izin bertemu dengan pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi yang digulingkan junta.

Baca juga: Militer Myanmar Tak Akan Izinkan Utusan Khusus ASEAN Bertemu Aung San Suu Kyi

Baca juga: Militer Myanmar Lancarkan Serangan Udara Ke Kelompok Perjuangan Bawah Tanah

Baca juga: Oposisi Myanmar Sambut Baik Junta Militer Tidak Diundang KTT ASEAN

"Sementara kita semua menghormati prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara-negara anggota, situasi di Myanmar terus menjadi perhatian serius," kata Sokhonn kepada Reuters.

"(Itu) memiliki dampak negatif di kawasan, kredibilitas asosiasi dan pada rakyat Myanmar, saudara dan saudari kita,” katanya, seperti dilansir dari Channel News Asia.

Sokhonn mengatakan Kamboja mendukung penolakan kehadiran Min Aung Hlaing, karena junta menolak untuk mengizinkan Erywan bertemu dengan semua pemangku kepentingan.

Tetapi Kamboja menegaskan bahwa tidak saatnya membicarakan kelanjutan pengecualian terhadap Min.

"Hal-hal mungkin dan akan berkembang," katanya. "Itu akan sangat bergantung pada Myanmar,” katanya.

Baca juga: Eks Presiden Myanmar Win Myint Mengaku Dipaksa Militer untuk Mundur Beberapa Jam Sebelum Kudeta

Myanmar bergabung dengan ASEAN pada tahun 1997 di bawah rezim militer sebelumnya.

Dua diplomat regional, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan ASEAN akan menggunakan pengecualian Min Aung Hlaing sebagai pengaruh untuk memaksanya mengizinkan utusan ASEAN bertemu lawan militer.

Para diplomat mengatakan ujian berikutnya dari tekad ASEAN untuk mengecualikan junta adalah pertemuan puncak China-ASEAN bulan depan, yang diperkirakan akan dihadiri oleh Presiden China Xi Jinping.

Namun diplomat menilai sangat tidak mungkin Min Aung Hlaing akan menghadiri KTT ASEAN-UE akhir tahun ini  karena keberatan dari pihak Eropa. (Tribunnews.com/CNA/Aljazeera/Hasanah Samhudi)