Survei NHK: 61% Masyarakat Jepang Mendukung Kabinet PM Fumio Kishida
Selain itu, 67% responden mengatakan mereka akan mengevaluasi tanggapan pemerintah terhadap virus corona baru, dan 33% mengatakan tidak.
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Hasil survei NHK Minggu ini (31/10/2021) diumumkan.
Hasilnya menunjukkan 61% masyarakat Jepang mendukung kabinet PM Fumio Kishida dan 39% mengatakan tidak mendukung.
Selain itu, 67% responden mengatakan mereka akan mengevaluasi tanggapan pemerintah terhadap virus corona baru, dan 33% mengatakan tidak.
NHK melakukan exit poll terhadap sekitar 534.000 pemilih yang telah memberikan suara di lebih dari 4.000 TPS nasional pada tanggal 31 Oktober di saat pemilihan untuk mengeksplorasi perilaku memilih dan kesadaran politik pemilih, terhitung 63% tanggapan diterima atau sekitar 338.600 orang.
Baca juga: Baru 21,49 Persen Pemilih Menggunakan Hak Suaranya di Pemilihan Majelis Rendah Jepang
Ketika ditanya apakah mereka akan mendukung Kabinet Kishida: 61% responden menjawab "mendukung", sedangkan 39% responden menjawab "Saya tidak mendukung".
Selain itu, ketika ditanya tentang tanggapan pemerintah terhadap virus corona baru, 67% responden menjawab "sangat mengevaluasi" dan "agak mengevaluasi".
Sebanyak 33% responden menjawab “Saya tidak terlalu mengevaluasi” atau “Saya tidak mengevaluasi sama sekali”.
Dalam survei tersebut juga ditanyakan tentang apa yang mereka ingin pemerintah Jepang lakukan terkait penanganan melawan virus corona, hasilnya:
- Perluasan sistem medis / pengujian sebanyak 34%,
- Pengamanan vaksin dan obat terapeutik sebanyak 34%,
- Dukungan keuangan untuk individu dan bisnis sebanyak 19%
Selain itu, responden juga ditanya ditanya tentang kebijakan terpenting dalam pemungutan suara kali ini.
Sebagian besar menjawab kebijakan ekonomi dan fiskal (31%), sementara 22 persen menjawab penanggulangan virus corona, 20 persen menjawab peningkatan jaminan sosial, sedangkan sisanya menjawab "politik dan uang" serta diplomasi keamanan.