Biden dan Jokowi Desak Militer Myanmar Bebaskan Tahanan Politik
Presiden AS, Joe Biden dan Presiden Indonesia, Joko Widodo meminta militer Myanmar membebaskan tahanan politik.
Penulis: Yurika Nendri Novianingsih
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Departemen juga mengatakan telah berupaya meminta militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan.
“Kami terus menyerukan rezim militer untuk menghentikan kekerasannya, membebaskan mereka yang ditahan secara tidak adil, mengizinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan, dan memastikan keselamatan pekerja kesehatan dan kemanusiaan,” katanya.
Mantan utusan PBB dan gubernur New Mexico mengumumkan pada hari Minggu (31/10/2021) bahwa ia sedang menuju ke Myanmar dalam kunjungan yang akan fokus mengatasi pandemi.
“Di saat-saat krisis dan ketidakstabilan seperti ini, kita harus memastikan bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan,” katanya.
Richardson mengatakan, memiliki sejarah panjang keterlibatan di Myanmar tetapi tidak menyebutkan kudeta dalam pengumuman perjalanannya atau merinci siapa yang dia rencanakan untuk bertemu saat berada di sana.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengetahui misi tersebut, kata juru bicara Richardson Madeleine Mahony.
Mahony menolak mengatakan apakah Richardson juga akan bekerja untuk pembebasan jurnalis Amerika Danny Fenster yang telah dipenjara di Myanmar sejak 24 Mei.
Fenster ditahan di Bandara Internasional Yangon saat hendak naik pesawat ke AS.
Dia adalah redaktur pelaksana Frontier Myanmar, sebuah majalah online yang berbasis di Yangon, kota terbesar Myanmar.
Baca juga: Biden Negatif Covid-19, Usai Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki Terinfeksi Virus Corona
Baca juga: Bertemu Joe Biden di Glasgow, Jokowi Ajak Amerika Serikat Inves di Energi Terbarukan
Fenster didakwa dengan hasutan karena diduga menyebarkan informasi palsu atau menghasut.
Pelanggaran ini dapat dihukum hingga tiga tahun penjara.
Richardson terakhir mengunjungi Myanmar pada 2018 untuk memberi nasihat tentang krisis Rohingya.
Dia akhirnya keluar dari panel internasional yang dibentuk untuk mengerjakan temuan dari komisi sebelumnya setelah angkatan bersenjata dituduh melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine barat.
Namun, Myanmar telah membantah tuduhan tersebut.
(Tribunnews.com/Yurika)