“Saya memiliki beberapa keluarga yang mengatakan bahwa vaksin entah bagaimana akan membuat anak-anak mereka gaduh atau berperilaku buruk, tetapi saya terus memberi tahu mereka, 'Bagaimana seorang anak bertindak tergantung pada bagaimana mereka dibesarkan, bukan obatnya'," ujar Farida.

Setelah menghabiskan tiga tahun terakhir bekerja pada kesadaran polio dan upaya vaksinasi kecil, Farida mengatakan 90 persen rumah keluarga di Afghanistan sadar akan penyakit dan bahayanya.

Itu menjadi bantuan besar bagi upaya kementerian.

Farida mengatakan kampanye kesadaran penting untuk terus dilakukan di seluruh negeri, sehingga mereka dapat mendidik orang-orang yang mungkin percaya teori konspirasi dan pernyataan palsu.

Keterlibatan Farida dan perempuan muda lainnya dalam kampanye inokulasi juga merupakan langkah penting pada saat Taliban mendapat kecaman karena kebijakannya yang tidak jelas terhadap perempuan yang kembali bekerja di Afghanistan.

Pekan lalu, Human Rights Watch merilis sebuah laporan yang mengatakan pekerja bantuan perempuan telah dilarang bekerja di 31 dari 34 provinsi di negara itu.

Baca juga: Aktivis Hak-hak Perempuan di Afghanistan Ditembak Mati, Peluru Menembus Organ Vital

Baca juga: Taliban Resmi Melarang Penggunaan Mata Uang Asing di Afghanistan

Heather Barr, Associate Director Divisi Hak Perempuan HRW, mengatakan dimasukkannya vaksinator perempuan adalah langkah positif, tetapi Taliban harus melakukan semua yang bisa dilakukan untuk memastikan keselamatan mereka, terutama di luar Kabul.

“Sangat penting bahwa vaksinator wanita dapat memiliki pernyataan tertulis dari Taliban untuk memastikan bahwa mereka tidak akan menghadapi kemungkinan pelecehan ketika mereka berada di lapangan,” kata Barr kepada Al Jazeera.

Barr mengatakan, sejauh ini, kemampuan pekerja bantuan perempuan untuk melakukan pekerjaan mereka didasarkan pada kesepakatan lisan dari pimpinan Taliban, tetapi memiliki dokumen kertas untuk berbuat lebih banyak dalam melindungi mereka.

(Tribunnews.com/Yurika)