TRIBUNNEWS.COM - Senat Chili menolak proposal untuk memakzulkan Presiden Sebastian Pinera atas dugaan penyimpangan penjualan perusahaan pertambangan, Selasa (16/11/2021).

Deutche Welle melaporkan, usulan pemakzulan sampai ke senat setelah majelis rendah meloloskan pemungutan suara pekan lalu.

Di senat, 24 suara mendukung pemakzulan, 18 menentang dan satu abstain.

Setidaknya dua pertiga senat atau 29 suara diperlukan untuk memakzulkan presiden.

Seandainya dimakzulkan, Pinera bisa menghadapi hukuman lima tahun penjara.

Diberitakan Oktober lalu, pihak oposisi pemerintah Chili meluncurkan proses pemakzulan terhadap Sebastián Piñera terkait dugaan penyimpangan penjualan perusahaan tambang.

Dugaan itu terkuak setelah terungkap dalam Pandora Papers.

Baca juga: Peringatan Tsunami Pasca Gempa Bumi M 7,1 Bikin Panik Warga Chili

The Guardian melaporkan, anggota parlemen menyebut sudah menjadi "tugas etis" untuk meminta pertanggungjawaban presiden atas dugaan penyimpangan dalam keterlibatannya dalam proyek Dominga yang kontroversial.

Kantor kejaksaan Chili sebelumnya mengatakan akan membuka penyelidikan atas kemungkinan tuduhan korupsi terkait penyuapan dan pelanggaran pajak penjualan, yang dilakukan di Kepulauan Virgin Britania Raya.

Baca juga: Konstitusi Baru di Chili: Negara Diminta Tanggung Ongkos Kerusakan Lingkungan

Baca juga: Presiden Chili Didenda 3.500 Dolar AS Usai Selfie Tanpa Masker dengan Orang Asing

Pandora Papers, kumpulan data "offshore" terbesar yang bocor dalam sejarah, mengungkapkan detail baru dari kesepakatan penambangan tersebut.

Keluarga Piñera disebut menjual saham mereka di proyek tambang Dominga pada tahun 2010 kepada teman dekat dan mitra bisnisnya, Carlos Alberto Délano.

Dilansir LA Times, investigasi Pandora Papers menemukan bukti yang menunjukkan bahwa angsuran pembayaran ketiga berisi ketentuan yang mengharuskan pemerintah tidak memperkuat perlindungan lingkungan di wilayah yang diusulkan untuk penambangan di utara Chili.

Anggota parlemen sayap kiri Jaime Naranjo, salah satu pendorong proses pemakzulan, mengatakan Piñera telah "secara terbuka melanggar konstitusi, yang secara serius mengorbankan kehormatan bangsa".

Pinera, yang kekayaannya mencapai $2,5 miliar menurut majalah Forbes, telah menyangkal tuduhan itu.

Ia berpendapat bahwa tidak ada penyimpangan yang dilakukan dalam kesepakatan tambang itu.

Tekanan Lainnya

Selain skandal perusahaan tambang, Piñera juga masih di bawah tekanan atas penindasan brutal terhadap protes anti-ketidaksetaraan pada 2019 dan 2020.

Mantan menteri dalam negerinya, Andrés Chadwick, dimakzulkan oleh kongres pada puncak protes di tahun Desember 2019.

Piñera sendiri nyaris dimakulkan dalam sebuah pemungutan suara serupa beberapa hari kemudian.

Pada bulan April, hakim Baltasar Garzón mengajukan tuntutan di pengadilan pidana internasional di Den Haag.

Ia menuduh Pinera terlibat dalam dugaan kejahatan hak asasi manusia selama kerusuhan.

Namun Presiden lagi-lagi membantah melakukan tuduhan itu.

Sekilas tentang Pandora Papers, Bocoran Dokumen Berisi Kekayaan Rahasia Pemimpin dan Figur Publik Dunia

Dilansir BBC.com, Pandora Papers adalah laporan yang berisi bocoran daftar kekayaan tersembunyi para pemimpin dan figur publik dunia.

Dokumen itu juga berisi penghindaran pajak dan dalam beberapa kasus, ada pula bukti pencucian uang.

Pandora Papers ini serupa dengan bocoran data-data sebelumnya, seperti Panama Papers dan Paradise Papers.

Data Pandora Papers bahkan lebih besar, yaitu 2,94 TB dengan 11,9 juta file yang dihimpun dari 14 sumber.

Data tersebut diperoleh oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) di Washington DC, yang telah bekerja dengan lebih dari 140 organisasi media dalam penyelidikan global terbesarnya.

Baca juga: Pandora Papers: Surga Pajak Rahasia Pemimpin Dunia dan Selebritas Terungkap

Lebih dari 600 jurnalis di 117 negara telah menelusuri file dari 14 sumber selama berbulan-bulan.

Kebocoran Pandora Papers mencakup 6,4 juta dokumen, hampir tiga juta gambar, lebih dari satu juta email, serta hampir setengah juta spreadsheet.

Secara umum, file-file tersebut mengungkap bagaimana beberapa orang paling berkuasa di dunia - termasuk lebih dari 330 politisi dari 90 negara - menggunakan perusahaan offshore rahasia untuk menyembunyikan kekayaan mereka.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)