TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Utusan PBB untuk Afghanistan mengatakan bahwa afiliasi kelompok Negara Islam (ISIS) telah tumbuh dan sekarang muncul di hamper semua 34 provinsi negara itu.

Utusan Khusus PBB untuk Afghanistan, Deborah Lyons, menyampaikan penilaiannya yang cukup suram tentang Afghanistan setelah dikuasai Taliban.

Lyons mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Taliban menangani masalah ISIS, dengan melakukan penahanan di luar proses hukum dan pembunuhan terhadap tersangka ISIS-K.

"Ini adalah area yang layak mendapat perhatian lebih dari masyarakat internasional," kata Lyons.

Komentarnya muncul beberapa jam setelah kelompok ISIS-K mengaku bertanggung jawab atas dua ledakan yang menewaskan sedikitnya satu orang dan melukai enam lainnya di lingkungan Muslim Syiah di Kabul.

Baca juga: 19 Orang Termasuk Komandan Senior Taliban Tewas dalam Serangan ISIS-K di RS Kabul Afghanistan

Baca juga: Krisis Pangan Afghanistan, Taliban Sebut Warisan dari Pemerintahan Sebelumnya

Taliban, katanya, tidak mampu membendung pertumbuhan ISIS-K.

"Dulu terbatas pada beberapa provinsi dan ibu kota, ISIS-K sekarang tampaknya hadir di hampir semua provinsi, dan semakin aktif," kata Lyons, dilansir dari The Straits Times.

Ia menambahkan bahwa jumlah serangan kelompok tersebut telah meningkat dari 60 serangan pada tahun 2020 menjadi 334 pada tahun ini.

Sejak Taliban menguasai Afghanistan pada 15 Agustus, ISIS telah meningkatkan serangannya di negara itu, menargetkan anggota Taliban dan warga Afghanistan dengan beberapa pemboman.

Dilansir dari  Al Arabiya, Taliban telah mencoba untuk mengecilkan ancaman ISIS, mengklaim itu bukan bahaya besar.

Baca juga: Ledakan Hantam Masjid di Provinsi Nangarhar Afghanistan saat Salat Jumat, 12 Orang Terluka

Baca juga: Ledakan di Sebuah Minibus Tewaskan Seorang Jurnalis Afghanistan

Taliban juga menolak bekerja sama dengan AS untuk membendung kelompok-kelompok ekstremis di Afghanistan.

AS percaya bahwa kelompok teroris dapat dengan mudah menyusun kembali di Afghanistan di bawah aturan Taliban dan khawatir negara itu akan menjadi surga terorisme dan landasan untuk serangan internasional.

Ketua Kepala Gabungan AS Jenderal Mark Milley mengatakan pada bulan September ada kemungkinan nyata bahwa al-Qaeda atau ISIS dapat menyusun kembali di Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban dalam enam hingga 36 bulan ke depan.

Menurut Lyons, Taliban berusaha menampilkan pemerintahan yang lebih moderat sejak merebut Kabul  saat AS menarik pasukannya dari Afghanistan Agustus lalu.

Namun Taliban juga menyisihkan perwakilan dari sektor masyarakat lainnya dan membatasi hak-hak perempuan dan anak perempuan.

Baca juga: Organisasi Terlarang JI Sengaja Kirim Kader ke Afghanistan-Suriah untuk Latihan Tempur

Baca juga: Taliban Unjuk Kekuatan, Parade Militer Gunakan Senjata Rampasan dari AS dan Rusia

Lyons mengatakan, misi PBB secara teratur menerima laporan yang kredibel tentang penggeledahan rumah dan pembunuhan di luar hukum terhadap mantan staf dan pejabat keamanan.

Ia memperingatkan lagi tentang bencana kemanusiaan karena ekonomi gagal dan kekeringan.

Dia mengatakan, bantuan kemanusiaan tidak mencukupi. Ia memohon masyarakat internasional untuk menemukan cara mendanai gaji petugas kesehatan, guru dan pekerja kemanusiaan.

Menurutnya, runtuhnya ekonomi akan memicu perdagangan obat terlarang, senjata dan manusia serta pertukaran uang yang tidak diatur yang hanya dapat membantu memfasilitasi terorisme.

"Patologi ini pertama-tama akan mempengaruhi Afghanistan, kemudian mereka akan menginfeksi wilayah itu,” katanya. (Tribunnews.com/TST/Alarabiya/Hasanah Samhudi)