Politisi Parlemen Jepang Minta Staf Kementerian Siapkan Materi Pertemuan Hingga 400 Kali Setahun
Sejumlah anggota Diet meminta staf Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan untuk menyiapkan dokumen ketika menghadiri pertemuan.
Editor: Dewi Agustina
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Penyelidikan internal yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang mengungkap, sejumlah anggota Diet (parlemen) meminta staf Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan untuk menyiapkan dokumen seperti salam dan materi kuliah ketika menghadiri pertemuan seperti kelompok pendukung.
Jumlah permintaan setidaknya 400 kali dari Desember 2019 hingga November 2020.
Sebagian besar permintaan berasal dari partai yang berkuasa, tetapi ada lusinan kasus untuk partai oposisi.
Para ahli menunjukkan bahwa "tidak sejalan dengan gagasan hukum bagi pegawai negeri untuk bekerja untuk beberapa politisi."
Situasi sebenarnya dari "beban" staf yang dipikul oleh kementerian yang bertanggung jawab atas reformasi gaya kerja, kemungkinan cara kerja pegawai negeri akan dipertanyakan lagi.
Orang-orang muda meninjau dan langsung mengajukan banding.
Alasan penyelidikan adalah pada pertengahan November 2020, ketika "tim reformasi muda" yang dibentuk oleh sukarelawan dari kementerian bertemu dengan Taro Kono, menteri yang saat itu bertanggung jawab atas reformasi administrasi.
Baca juga: Kumpulkan 65 Miliar Yen Berkedok Investasi Aset Kripto, Akira Tamai Ditangkap Polisi Jepang
"Menulis salam adalah suatu beban," ungkap kalangan muda sukarelawan tersebut.
Tim itu dibentuk pada musim semi 2019 dengan 38 orang, sebagian besar staf muda berusia 20-an dan 30-an, untuk membahas bisnis dan organisasi kementerian.
Anggota berpartisipasi dari berbagai pekerjaan seperti medis dan tenaga kerja, dan pada musim panas tahun 2002, mereka menyusun "proposal mendesak" dan menunjukkan beban kerja staf yang berat dan lingkungan kerja yang keras.
Taro Kono telah menunjukkan bahwa Kasumigaseki akan mengubah layanan lembur pegawai negeri sipil nasional selama pengangkatan menteri reformasi administrasi lebih dari setahun sejak musim gugur yang lalu.
Namun, seorang pejabat senior kementerian mengatakan bahwa dia tidak menganggap permintaan menulis oleh seorang anggota Diet sebagai masalah dan tidak akan mengungkapkan hasilnya.
Menurut dokumen permintaan investigasi yang dikirim oleh bagian umum sekretariat kementerian kepada penanggung jawab masing-masing departemen, penyelidikan dilakukan pada November 2020.