TRIBUNNEWS.COM, WELLINGTON - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan, negaranya akan memasuki sistem hidup dengan Covid-19 akhir pekan ini meskipun varian Omicron menjadi ancaman baru kesehatan dunia.

Ia mengatakan, tidak ada kasus varian Omicron di Selandia Baru pada tahap ini.

Tetapi, katanya, situasi global yang berkembang menunjukkan mengapa pendekatan yang hati-hati diperlukan di perbatasan.

"Omicron adalah pengingat akan risiko yang masih ada di perbatasan kita," kata Ardern pada konferensi pers, Senin (29/11/2021).

Selandia Baru memiliki beberapa kontrol perbatasan terberat di dunia.

Baca juga: Upaya Pencegahan Virus Omicron, Berikut Aturan Terbaru Perjalanan Internasional

Baca juga: Selandia Baru Lockdown setelah Muncul 1 Kasus Baru, PM Ardern: Jadi Kesempatan Hentikan Varian Delta

Negara ini berencana untuk menutup perbatasan bagi sebagian besar pelancong internasional selama lima bulan ke depan.

Selandia Baru juga memberlakukan sejumlah pembatasan baru bagi pelancong dari sembilan negara Afrika selatan pada akhir pekan.

Pemerintah mengumumkan bahwa hanya warga negara dari negara-negara ini yang dapat melakukan perjalanan ke Selandia Baru dan harus tinggal di karantina negara selama 14 hari.

Ardern mengatakan masih banyak bukti yang perlu dikumpulkan untuk mengetahui dampak varian Omicron.

"Ini mungkin berdampak pada vaksin kami, tetapi mungkin tidak. Mungkin lebih parah atau mungkin lebih ringan daripada Delta ... kami tidak tahu," kata Ardern.

Baca juga: Selandia Baru akan Dibuka Kembali, Pengunjung yang Divaksinasi Penuh Dapat Masuk April 2022

Baca juga: Selandia Baru Berlakukan Hidup Baru Dengan Covid-19, Korsel Lakukan Pendidikan Tatap Muka Penuh

Direktur Jenderal Kesehatan Ashley Bloomfield mengatakan pihak berwenang sedang melihat apakah lebih banyak yang perlu dilakukan di perbatasan untuk menjauhkan Omicron.

"Ini benar-benar hanya ingin mencegahnya (Omicron) sementara kami mempelajari lebih lanjut tentangnya," kata Bloomfield kepada wartawan pada konferensi pers.

Selandia Baru beralih ke sistem kehidupan baru mulai Jumat.

Sistem ini membagi wilayah menjadi tiga yaitu  merah, oranye, atau hijau tergantung pada tingkat keterpaparan mereka terhadap Covid-19 dan tingkat vaksinasi.

Auckland, pusat wabah Delta di negara itu, akan dimulai dari merah, membuat masyarakat harus memakai masker wajah nan membatasi pertemuan di tempat-tempat umum.

Baca juga: Ribuan Orang Selandia Baru Turun ke Jalan, Protes Aturan Wajib Vaksin

Baca juga: PM Selandia Baru Jacinda Ardern Diinterupsi Putrinya saat Live Streaming: Gagal Menidurkan Anak

Selandia Baru sejauh ini memiliki sekitar 11.000 kasus dan 43 kematian terkait.

Pekan lalu, Ardern mengatakan negaranya sangat siap untuk menghadapi varian baru yang dikatakan mungkin resisten terhadap vaksin.

"Semua perencanaan kami seputar Covid, kami telah membangun kemungkinan varian di masa depan," kata Ardern,  dalam sebuah wawancara untuk konferensi Reuters Next yang akan datang.

"Itulah sebabnya kami mempertahankan tingkat perlindungan kesehatan masyarakat. Itu sebabnya kami mempertahankan persyaratan di perbatasan kami,” katanya.

Perbatasan Selandia Baru telah ditutup selama hampir dua tahun.

Baca juga: Prancis Deteksi Beberapa Kasus Covid-19 Diduga Varian Omicron

Baca juga: Presiden Afrika Selatan Serukan Pencabutan Larangan Perjalanan karena Varian Omicron

Seiring dengan isolasi geografisnya, negara Pasifik Selatan memberlakukan beberapa pembatasan pandemi paling ketat di antara negara-negara OECD, membatasi penyebaran Covid-19 dan membantu ekonominya bangkit kembali lebih cepat daripada banyak rekan-rekannya.

Ardern juga mengatakan Selandia Baru telah mendapat manfaat dari dapat mengamati dampak musiman dari virus corona di negara lain.

"Ini memberi kita kemampuan untuk melihat dampak dari hal-hal seperti berkurangnya kekebalan, untuk melihat apa yang terjadi dengan pembatasan kesehatan masyarakat," kata Ardern.

"Kami sedang bertransisi ke fase sekarang di mana kami melihat vaksin melakukan beberapa pekerjaan berat, tetapi kami mempertahankan tingkat pembatasan kesehatan masyarakat." (Tribunnews.com/CNA/Hasanah Samhudi)