TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) kembali akan menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) ke 14 secara hybrid pada Kamis (9/12/2021), di Sofitel Nusa Dua, Kawasan Nusa Dua, Bali.

Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI, Teuku Faizasyah mengatakan BDF ke 14 memberikan penekanan pada aspek humanity atau kemanusiaan.

Hal ini untuk mengetahui sejauh mana dampak dari pandemi terhadap upaya untuk memajukan keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

“BDF kali ini dari sisi tema akan melanjutkan pembahasan BDF 13 sebelumnya, yang mengaitkan perkembangan demokrasi dengan covid-19,” kata Faizasyah pada konferensi pers hari Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Kemenlu Ajak Negara Kawasan Pasific Sinergi Pulihkan Ekonomi

BDF ke 14 mengambil tema, Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic.

Bali Democracy Forum (BDF) lahir dari sebuah keyakinan bahwa promosi demokrasi merupakan sebuah bagian tak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia.

Dirjen Kemlu menjelaskan, BDF diciptakan guna membantu mewujudkan terbentuknya tata bangun demokrasi (democratic architecture) yang kokoh di kawasan melalui praktik berbagi pengalaman (sharing of experiences) dan praktik terbaik (best practices) dengan menganut prinsip-prinsip persamaan, saling pengertian dan menghargai.

“Intinya adalah di tengah berbagai tantangan yang muncul di tengah pandemi, demokrasi sebagai salah satu tata kelola pemerintahan atau pilihan sistem pemerintahan diharapkan tetap memberikan yang terbaik sebagai pemenuhan dasar kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi dan keadilan sosial,” ujarnya.

Baca juga: Respons Kemenlu RI Sikapi Pemerintah Maroko Cabut Kebijakan Bebas Visa Bagi WNI Secara Tiba-tiba

Faizasyah mengatakan pandemi Covid-19 telah menyebabkan keterpurukan ekonomi sosial yang sangat berat bagi masyarakat di berbagai belahan dunia.

Pandemi juga telah menjadi tantangan bagi sistem demokrasi.

Lewat penyelenggaraan BDF, dunia dapat mempelajari bagaimana demokrasi tetap bisa menjadi salah satu sistem pemerintahaan yang efektif menjalankan fungsi pemerintahan.

Walaupun di sisi lain, dunia harus menerapkan berbagai ketentuan protokol kesehatan (prokes) dan pembatasan ruang gerak masyarakat, khususnya untuk menghindari penyebaran covid-19.

“Ternyata ada 1 keperluan yang dari sisi tatanan demokrasi menjadikan satu hal yang mengurangi hak berekspresi bergerak atau bertindak dari masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Menlu Retno Paparkan Prinsip dan Prioritas Presidensi Indonesia di G20

Menteri luar negeri dari sejumlah negara akan memberikan pidato singkat baik secara virtual maupun memberikan paparan singkat lewat rekaman.

Diharapkan para Menteri menceritakan pengalaman terbaik mereka dalam mengatasi 3 isu besar yaitu isu kemiskinan, kesetaraan (equality atau inequality), dan isu inklusivitas.

“Jadi 3 tema besar ini akan menjadi bahasan dari menteri-menteri yang sudah kita identifikasi melihat pengalaman terbaik mereka dalam mengatasi salah satu dari tantangan tersebut, bagaimana mereka tetap bisa menjalankan roda pemerintahan di bawah sistem demokrasi yang dijalankannya, bisa mengatasi masalah kemiskinan, inequality dan juga tantangan terkait inklusivitas,” kata Faizasyah.