TRIBUNNEWS.COM, PHNOM PENH - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengatakan ia akan mendukung putra sulungnya sebagai calon penggantinya.

"Saya mengumumkan hari ini bahwa saya mendukung putra saya untuk terus menjadi perdana menteri, tetapi melalui pemilihan," kata Hun Sen dalam pidatonya di provinsi pesisir Preah Sihanouk, Kamis (2/12/2021).

Putranya, Hun Manet (44) adalah wakil komandan Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja (RCAF) dan kepala staf gabungan.

Hun Manet lulus dari Akademi Militer Amerika Serikat di West Point pada 1999 dan meraih gelar doktor di bidang ekonomi dari Universitas Bristol di Inggris.

Hun Sen menjadi satu di antara pemimpin terlama di dunia, yang berkuasa selama 36 tahun.

Baca juga: Kamboja Masukkan Perdagangan Manusia dalam Kurikulum Sekolah

Baca juga: Berkunjung ke Kamboja, Turis Asing Diwajibkan Bayar Deposit Rp 42 Juta

Hun Sen dikenal menjadi pemimpin yang bertindak keras terhadap oposisi, masyarakat sipil, dan media menjelang pemilihan 2018.

Sebelumnya, ia pernah mengatakan akan memerintah sampai ia merasa dia harus berhenti.

Sejumlah pemimpin oposisi menganalogikan pengumuman Hun Sen ini dengan Korea Utara.

Namun Hun Sen membela gagasan mendirikan dinasti politik.

"Bahkan Jepang memiliki dinasti sendiri, seperti (mantan perdana menteri) Abe. Kakeknya adalah perdana menteri dan dia pernah mengunjungi Kamboja. Ayah Abe adalah menteri luar negeri dan Abe adalah perdana menteri," kata Hun Sen, seperti dilansir dari Channel News Asia.

Baca juga: 7 Negara yang Pernah Berganti Nama, dari Myanmar Hingga Kamboja

Baca juga: China Bangun Proyek Besar-besaran di Kamboja, Banyak Pekerja Didatangkan dari China, Warga Protes

Pemimpin oposisi Sam Rainsy mengatakan tekad Hun Sen untuk mempromosikan Hun Manet mencerminkan ketakutannya kehilangan impunitas ketika dia tidak bisa lagi memimpin negara, dan misi Hun Manet adalah melindungi ayahnya.

Dalam email ke Reuters, Sam Rainsy mengatakan rencana suksesi Hun Sen akan gagal. “Kamboja bukan milik pribadi keluarga Hun, dan juga bukan Korea Utara,” katanya.

Partai Rakyat Kamboja (CPP) pimpinan Hun Sen, yang telah berkuasa sejak 1979, memegang setiap kursi di badan legislatif yang beranggotakan 125 orang.

Oposisi utama dibubarkan menjelang pemilihan 2018 karena dituduh merencanakan untuk menggulingkan pemerintah.

Negara-negara Barat dan kelompok hak asasi manusia telah lama mengecam tindakan keras Hun Sen terhadap lawan, kelompok hak sipil dan media.

Baca juga: Kamboja Laporkan Kasus Kematian Pertama Akibat Covid-19

Pada Juni tahun lalu, Hun Sen mengatakan partai yang berkuasa akan menjadi kekuatan dominan dalam politik selama satu abad.

Kepada oposisi, ia mengatakan bahwa mereka harus menunggu sampai kehidupan berikutnya jika ingin mengambil alih kekuasaan. (Tribunnews.com/CNA/Hasanah Samhudi)