TRIBUNNEWS.COM - Dalam laporan Human Right Watch yang dirilis pada Kamis (2/12/2021), pembunuhan sedikitnya 65 pengunjuk rasa di kota terbesar Myanmar pada 14 Maret merupakan aksi yang direncanakan.

Melansir SCMP, Human Right Watch (HRW) menegaskan para pelaku pembunuhan tersebut harus dibawa ke pengadilan.

HRW menuduh pasukan keamanan dengan sengaja mengepung dan menggunakan kekuatan mematikan terhadap massa di lingkungan kelas pekerja Yangon, Hlaing Tharyar, yang berdemonstrasi menentang perebutan kekuasaan oleh militer 1 Februari dari pemerintah Aung San Suu Kyi yang dipilih secara demokratis.

"Tentara dan polisi yang dipersenjatai dengan senapan serbu militer menembaki pengunjuk rasa yang terperangkap dan mereka yang mencoba membantu yang terluka, menewaskan sedikitnya 65 pengunjuk rasa dan pengamat," kata organisasi yang berbasis di New York itu.

Baca juga: PBB Tunda Permintaan Ganti Utusan Junta Myanmar dan Taliban

Baca juga: PBB Kemungkinan Tak Izinkan Taliban Afghanistan dan Junta Myanmar Wakili Negara Mereka

Pemerintah yang didirikan militer, yang memberlakukan darurat militer di daerah itu setelah kekerasan, menggambarkan para pengunjuk rasa sebagai “perusuh” yang membakar pabrik garmen dan memblokir petugas pemadam kebakaran.

HRW mengatakan tidak ada tindakan yang diketahui telah diambil terhadap anggota pasukan keamanan.

Tidak ada pejabat pemerintah yang bersedia untuk dimintai komentar.

Peneliti Myanmar dari Human Rights Watch, Manny Maung, mengatakan tindakan pasukan keamanan "merupakan kejahatan pembunuhan terhadap kemanusiaan".

“Pada akhirnya, tanggung jawab terletak pada struktur komando, dan siapa pun yang bertanggung jawab untuk memerintahkan tindakan keras dan melaksanakan tindakan keras bertanggung jawab,” katanya.

Baca juga: Pengadilan Myanmar Tunda Sidang Putusan Pertama Kasus Aung San Suu Kyi

Baca juga: Pengadilan di Myanmar Menunda Vonis Pertama untuk Pemimpin yang Dikudeta Militer Aung San Suu Kyi

“Penting untuk memastikan bahwa angka-angka tersebut disadarkan bahwa mereka dapat diadili dan dimintai pertanggungjawaban di lain waktu,” katanya.

Melansir Al Jazeera, sejak pengambilalihan tentara, setidaknya 1.300 pengunjuk rasa dan pengamat telah tewas, menurut penghitungan rinci disimpan oleh Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, yang mendokumentasikan represi politik.

HRW mengatakan pihaknya mendasarkan temuannya pada wawancara dengan enam saksi dan analisis 13 video dan 31 foto kekerasan yang diposting di media sosial.

“Kami dapat membuktikan, melalui kesaksian dan forensik digital, bahwa dalam video yang diposting oleh pasukan keamanan, dan gambar yang menunjukkan pasukan keamanan mengarahkan senjata mereka – senapan serbu dan senjata otomatis – terhadap warga sipil, bahwa ini direncanakan dan dikoordinasikan,” kata Manny Maung.

Baca juga: Asisten Menlu Amerika Serikat Kunjungi ke Asia Tenggara, Bahas Kerja Sama hingga Junta Myanmar

Baca juga: Cetak Gol ke Gawang Myanmar, Irfan Jaya Semakin Termotivasi Dapat Hasil Baik di Piala AFF 2020

Laporan tersebut menyebutkan sebuah video yang diposting di TikTok oleh seorang petugas polisi yang menunjukkan polisi anti huru hara bersiap untuk menyerang pengunjuk rasa.

“Beberapa pengunjuk rasa menggunakan senjata, seperti batu, sling, dan bom molotov, sebagai tanggapan atas tembakan pasukan keamanan terhadap mereka, tetapi tidak ada korban pasukan keamanan yang dilaporkan,” kata laporan itu mengutip saksi mata.

Berita lain terkait dengan Krisis Myanmar

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)