TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) kembali akan menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) ke 14 secara hybrid pada Kamis (9/12/2021), di Sofitel Nusa Dua, Kawasan Nusa Dua, Bali.

Penyelenggaraan BDF hampir berbarengan dengan acara G20 Financial Track yang juga akan diselenggarakan di Bali pada 7-8 Desember 2021 dan dilakukan secara hybrid.

Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu , Teuku Faizasyah, pada konferensi pers Rabu (1/12/2021) mengatakan ada sedikit perbedaan mendasar antar kedua acara tersebut.

Dari sisi waktu penyelenggaraan, memang ada irisan waktu penyelenggaraan antara financial track dan BDF 2021.

Dari sisi irisan topik pun ada hal yang cukup sama, karena G20 salah satu fokusnya juga terkait bagaimana bisa bangkit di era pandemi, jika dikaitkan dengan arsitektur ketahanan kesehatan global.

Baca juga: Gelaran BDF 14 Hampir Bersamaan dengan G20 Financial Track di Bali, Apa Perbedaannya?

Baca juga: Puan Berharap BDF Kian Perkuat Demokrasi di Tengah Tantangan Pandemi Covid-19

Namun BDF sendiri akan berbicara lingkup tata kelola pemerintahan, dimana kendala dari tantangan pandemi ini memunculkan berbagai macam isu nyata di masyarakat.

Diantaranya seperti kemiskinan, kesetaraan (equality atau inequality) hingga isu inklusivitas.

Sebelumnya Teuku Faizasyah mengatakan BDF ke 14 memberikan penekanan pada aspek humanity atau kemanusiaan.

Hal ini untuk mengetahui sejauh mana dampak dari pandemi terhadap upaya untuk memajukan keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

“BDF kali ini dari sisi tema akan melanjutkan pembahasan BDF 13 sebelumnya, yang mengaitkan perkembangan demokrasi dengan covid-19,” kata Faizasyah pada konferensi pers hari Rabu (1/12/2021).

BDF ke 14 mengambil tema, Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic.

Bali Democracy Forum (BDF) lahir dari sebuah keyakinan bahwa promosi demokrasi merupakan sebuah bagian tak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia.

Dirjen Kemlu menjelaskan, BDF diciptakan guna membantu mewujudkan terbentuknya tata bangun demokrasi (democratic architecture) yang kokoh di kawasan melalui praktik berbagi pengalaman (sharing of experiences) dan praktik terbaik (best practices) dengan menganut prinsip-prinsip persamaan, saling pengertian dan menghargai.

“Intinya adalah di tengah berbagai tantangan yang muncul di tengah pandemi, demokrasi sebagai salah satu tata kelola pemerintahan atau pilihan sistem pemerintahan diharapkan tetap memberikan yang terbaik sebagai pemenuhan dasar kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi dan keadilan sosial,” ujarnya.

Baca juga: Usung Tema Democracy and Inclusivity, BDF Ke-12 Libatkan Partisipasi Beragam Kalangan Masyarakat