Ia menuduh pasukan keamanan menembak penduduk desa, termasuk lima anak, di wilayah barat laut Sagaing dan membakar mereka hidup-hidup sebagai pembalasan atas serangan baru-baru ini terhadap militer.

Baca juga: Pengacara Aung San Suu Kyi Dibungkam Junta Militer, Ucapannya Dinilai Bikin Gaduh

Baca juga: Utsus ASEAN Terkendala Respon Junta Militer, Sulit Bertemu Semua Pihak di Myanmar

“Kami mengutuk keras kekerasan semacam itu dan mengingatkan otoritas militer Myanmar akan kewajiban mereka di bawah hukum internasional untuk memastikan keselamatan dan perlindungan warga sipil,” kata Dujarric.

Ia menambahkan, “orang-orang yang bertanggung jawab atas tindakan keji ini harus dimintai pertanggungjawaban.”

Pada hari Kamis (9/12/2021), juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan AS gusar atas laporan yang kredibel dan memuakkan dari insiden tersebut.

"Mengerikan, ini bukan pertama kalinya kami melihat laporan militer Burma menggunakan taktik seperti itu untuk menindas rakyat Burma," katanya kepada wartawan, merujuk Myanmar dengan nama lamanya.

“Penggunaan kekerasan yang mengerikan dan brutal oleh militer secara luas menekankan kembali pentingnya menghentikan budaya impunitas militer Burma dengan meminta pertanggungjawaban aktor militer dan memulihkan jalan Burma menuju demokrasi inklusif,” katanya.

Baca juga: Junta Militer Guinea Akan Tempatkan Perwira sebagai Gubernur Militer di 8 Distrik Administratif

Baca juga: AS Bongkar Rencana Pembunuhan Dubes Myanmar untuk PBB yang Anti-Junta, Dua Orang Ditangkap

Posting media sosial pada hari Kamis juga melaporkan lebih banyak kekerasan, termasuk pembakaran rumah dan penembakan setidaknya satu warga sipil di negara bagian Mon.

Direncanakan

Tuduhan MAP telah didukung oleh temuan awal baru-baru ini dari Mekanisme Investigasi Independen PBB untuk Myanmar (IIMM) bahwa serangan baru-baru ini terhadap warga sipil sama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Menurut Nicholas Koumjian, kepala badan investigasi PBB, lebih dari 219.000 item informasi telah dikumpulkan sejak kudeta untuk mendukung tuduhan tersebut.

Dalam briefing baru-baru ini kepada Dewan Hak Asasi Manusia, ia berpendapat bahwa bukti menunjukkan pasukan keamanan bertindak secara terkoordinasi di berbagai wilayah, secara sistematis menargetkan kategori orang tertentu, seperti jurnalis dan profesional medis.

Baca juga: Junta Myanmar Batalkan Hasil Pemilu 2020 yang Dimenangkan NLD, Sebut Temukan 11 Juta Kecurangan

Baca juga: Sekolah Dibuka Kembali, Siswa Myanmar Boikot Kelas: Takut Jadi Sasaran Serangan

“Lebih dari sebelumnya, ada kebutuhan untuk mengakhiri impunitas,” kata Koumjian.

Dalam enam minggu pertama setelah kudeta, para penyelidik PBB juga menemukan peningkatan kekerasan dan lebih banyak lagi metode kekerasan yang digunakan untuk menekan para demonstran.

"Ini terjadi di tempat yang berbeda pada waktu yang sama, menunjukkan kepada kami bahwa akan logis untuk menyimpulkan ini dari kebijakan pusat," kata Koumjian.