TRIBUNNEWS.COM - Seorang biksu Hindu di India menghadapi hukuman penjara usai menyebarkan hasutan untuk membunuh atau melakukan genosida kepada umat Muslim di negara itu.

Perwira polisi senior Swatantra Kumar mengatakan, biksu bernama Yati Narsinghanand Giri itu merupakan pendukung vokal nasionalis sayap kanan yang juga mengepalai sebuah biara.

Dilansir ABC News, Giri awalnya ditangkap pada Sabtu (15/1/2022), atas kasus penghinaan terhadap perempuan. 

Dia muncul di pengadilan di Kota Haridwar keesokan harinya dan langsung ditahan selama 14 hari karena pidato kebencian terhadap umat Muslim serta hasutan kekerasan.

Kumar mengatakan, Biksu Giri yang ia gambarkan sebagai "pelanggar berulang" secara resmi didakwa pada Senin (17/1/2022).

Baca juga: Kelompok Sayap Kanan Hindu India Hancurkan Patung Yesus dan Sinterklas saat Natal

Baca juga: Sebelumnya Konsumsi Obat Kuat, Remaja Wanita 17 Tahun di India Pendarahan Saat Berhubungan Badan

Ia terbukti mempromosikan permusuhan antar kelompok serta menyinggung SARA.

Dengan tuduhan itu, Biksu Giri terancam hukuman maksimal lima tahun penjara.

Sebelumnya pada Desember, Giri dan para pemuka agama lainnya meminta umat Hindu India mempersenjatai diri untuk melakukan genosida terhadap umat Muslim.

Pidato itu ia lakukan dalam sebuah pertemuan di Haridwar, kota suci utara di Uttarakhand, menurut pengaduan polisi.

Dia adalah orang kedua yang ditangkap dalam kasus tersebut setelah Mahkamah Agung India turun tangan pekan lalu.

Negara bagian Uttarakhand diperintah oleh parpol nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, Bharatiya Janata.

Naiknya partai politik ke tampuk kekuasaan pada 2014, dan pemilihan kembali yang besar di tahun 2019, telah menyebabkan lonjakan serangan terhadap Muslim dan minoritas lainnya.

Konferensi tiga hari yang diorganisir oleh Biksu Giri disebut "Dharam Sansad" atau "Parlemen Agama", berisi pidato ujaran kebencian anti-Muslim.

Video dari koferensi tersebut menunjukkan beberapa biksu Hindu, beberapa di antaranya memiliki hubungan dekat dengan partai penguasa Modi, mengatakan umat Hindu harus membunuh Muslim.

"Jika 100 dari kita siap untuk membunuh dua juta dari mereka, maka kita akan menang dan menjadikan India sebagai negara Hindu," kata Pooja Shakun Pandey, seorang pemimpin nasionalis Hindu, merujuk pada populasi Muslim di negara itu.

Seruannya ini disambut tepuk tangan dari para hadirin.

Dalam jemaah tersebut, para biksu Hindu dan pendukung lainnya, termasuk Giri, mengucapkan sumpah menyerukan pembunuhan terhadap mereka yang dianggap musuh agama Hindu.

Seruan genosida ini menuai kritik tajam serta kemarahan dari mantan kepala militer, pensiunan hakim, dan aktivis hak asasi manusia.

Banyak yang mempertanyakan diamnya pemerintah PM Modi dalam kasus ini.

Partai berkuasa pimpinan PM Modi menghadapi kritik keras atas meningkatnya serangan terhadap Muslim dalam beberapa tahun terakhir.

Para pemimpin oposisi dan kelompok hak asasi menuduhnya mendorong kekerasan terhadap Muslim dan minoritas lainnya.

Mahasiswi Muslim Diusir dari Kelas karena Berjilbab

Pada Desember lalu, Almas (18) dan dua temannya diusir dari kelas oleh guru dengan nada tinggi.

Dilansir Al Jazeera, mahasiswi Muslim itu tidak diizinkan duduk di dalam kelas karena mengenakan hijab atau jilbab. 

"Ketika kami tiba di pintu kelas, guru mengatakan kami tidak bisa masuk dengan hijab," kata Almas kepada Al Jazeera.

"Dia meminta kami untuk melepasnya," tambah perempuan ini.

Baca juga: Nyaris 150.000 Anak di India Kehilangan Orangtua Selama Pandemi Covid-19

Baca juga: Cerita Mahasiswi Muslim di India Diusir dari Kelas karena Berjilbab

Sejak saat itu, sekelompok mahasiswi Muslim di perguruan tinggi negeri di Distrik Udupi, Karnataka terpaksa duduk di luar kelas selama pelajaran.

Pihak kampus menilai mereka melanggar aturan seragam karena mengenakan hijab.

Larangan hijab ini memicu kemarahan di India, dengan mahasiswa dan kelompok hak asasi menuduh administrasi perguruan tinggi bias terhadap minoritas Muslim.

Sebuah asosiasi pengacara lokal menulis surat kepada pemerintah negara bagian Karnataka untuk menuntut penyelidikan terhadap pihak kampus dan guru yang mengusir pada siswa itu.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)