PBB: Taliban Bunuh 100 Orang Eks Pejabat Pemerintah Afghanistan
Laporan PBB mengungkapkan lebih dari 100 orang mantan pemerintah Afghanistan dan anggota koalisi tewas sejak Taliban mengambil alih negara tersebut.
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Arif Fajar Nasucha
Namun, pemerintah mengklaim bantuan tersebut bukan merupakan dukungan untuk Taliban.
Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi berharap masyarakat dapat memisahkan persepsi politik dengan persepsi kemanusiaan.
Pasalnya tingkat kemiskinan naik di Afghanistan, karena masalah politik di negara itu.
Hal ini membuat jutaan bayi di Afghanistan mengalami malnutrisi, karena mereka masih membutuhkan susu.
“Tingkat kemiskinan naik, bahkan jutaan bayi di Afghanistan mengalami malnutrisi, karena nggak ada susu."
"Mosok sih ada saudara kita dari negara lain yang mengalami situasi seperti itu, kemudian kita diam saja karena politik. Jadi kita pisahkan,” kata Retno kepada Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dalam wawancara khusus di Gedung Pancasila, kantor Kemlu RI, Jakarta, Jumat (21/1/2022).
Menlu mengatakan masalah kemanusiaan harus diprioritaskan ketimbang masalah apapun dan jangan dihubungkan dengan urusan apapun, terlepas dari kewarganegaraan mereka.
Bahkan PBB berkali-kali melakukan seruan untuk mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan untuk rakyat Afghanistan.
Baca juga: Taliban Ancam Menembak Wanita LSM Afghanistan Jika Tidak Mengenakan Burqa
Tidak hanya Indonesia, bahkan negara lain turut memberikan bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan.
“Bahwa kita yang pertama, iya (benar). Itu menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap dunia, kepedulian Indonesia terhadap diplomasi kemanusiaan. Itu dari sisi kemanusiaan,” ujarnya.
Retno menegaskan kalau belum ada satu negara mana pun yang mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan, termasuk Indonesia juga tidak mengakui.
Akan tetapi bukan berarti tidak ada negara yang melakukan komunikasi dengan pihak Taliban.
“Komunikasi dilakukan dan pesan-pesannya kurang lebih hampir sama. Misalnya, saat Taliban ambil alih kekuasaan mereka berjanji akan membentuk pemerintahan yang inklusif, menghormati hak perempuan dan lain sebagainya."
"Janji itu adalah janji mereka, yang ketika sekarang saat kita bicara dengan mereka, kita mengatakan kalau janji itu bagus, tapi kita ingin tahu seberapa banyak langkah kemajuannya,” ujar Retno.
