Militer Myanmar Ajukan Tuduhan Korupsi Kesebelas Terhadap Aung San Suu Kyi
Pemerintah militer Myanmar telah mengajukan tuduhan korupsi kesebelas terhadap Aung San Suu Kyi. Dia diduga menerima $550.000 sebagai sumbangan.
Penulis: Yurika Nendri Novianingsih
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Myanmar mengumumkan tuduhan baru terhadap pemimpin yang digulingkan, Aung San Suu Kyi pada Kamis (3/2/2022).
Pemerintah militer Myanmar telah mengajukan tuduhan korupsi kesebelas terhadap Aung San Suu Kyi.
Itu menjadi tuduhan terbaru dalam berbagai dakwaan terhadap peraih Nobel tersebut.
Kasus baru diumumkan pada hari Kamis, ketika militer dilaporkan meluncurkan serangan baru terhadap penduduk sipil di wilayah barat laut Sagaing.
Pasukan diduga membakar hingga 400 rumah, dan memaksa ribuan penduduk mengungsi, seperti dilansir dari Al Jazeera.
Polisi mengajukan tuduhan korupsi lebih lanjut terhadap Aung San Suu Kyi karena diduga menerima $550.000 sebagai sumbangan untuk yayasan amal yang dinamai menurut nama ibunya, kata tim informasi militer dalam sebuah pernyataan.
Namun, pernyataan itu tidak memberikan rincian terkait kapan proses pengadilan akan dimulai.
Baca juga: Kiprah Perempuan Myanmar di Barisan Depan Perang Melawan Junta
Baca juga: Satu Tahun Kudeta Myanmar, Dunia Disebut Tak Melakukan Apa-apa Selain Duduk dan Menonton
Aung San Suu Kyi (76) telah ditahan sejak kudeta pada 1 Februari 2021 lalu, yang memicu protes massal dan tindakan keras berdarah terhadap perbedaan pendapat dengan lebih dari 1.500 warga sipil tewas.
Dia telah dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena hasutan terhadap militer, melanggar aturan Covid-19 dan melanggar undang-undang telekomunikasi meskipun dia akan tetap berada di bawah tahanan rumah sementara dia melawan tuduhan lain.
Setiap tuduhan korupsi membawa kemungkinan hukuman penjara 15 tahun.
Aung San Suu Kyi sudah diadili karena melanggar undang-undang rahasia resmi, di mana dia dituduh bersama dengan akademisi Australia yang ditahan Sean Turnell serta beberapa tuduhan terkait korupsi lainnya.
Minggu ini pemerintah militer mengumumkan dia akan menghadapi persidangan lebih lanjut mulai pertengahan Februari atas tuduhan mempengaruhi komisi pemilihan negara itu selama jajak pendapat 2020 yang membuat partainya mengalahkan saingannya yang bersekutu dengan militer.
Kudeta Myanmar
Perlawanan terhadap kudeta sejak tahun 2021 lalu telah memicu lebih banyak kekerasan dari militer.
