Militer Myanmar Ajukan Tuduhan Korupsi Kesebelas Terhadap Aung San Suu Kyi
Pemerintah militer Myanmar telah mengajukan tuduhan korupsi kesebelas terhadap Aung San Suu Kyi. Dia diduga menerima $550.000 sebagai sumbangan.
Penulis: Yurika Nendri Novianingsih
Editor: Garudea Prabawati
Pada hari Kamis, laporan telah muncul tentang pasukan pemerintah yang membakar ratusan rumah minggu ini di dua desa di bagian barat laut negara itu, tampaknya saat mencari anggota milisi anti-kudeta bersenjata.
Penduduk desa Mwe Tone mengatakan kepada kantor berita Associated Press (AP) pada hari Kamis bahwa 200 dari 250 rumah di sana dilalap api, bersama dengan hampir 200 dari 800 rumah di desa Pan terdekat di wilayah Sagaing.
Angka serupa dilaporkan oleh media Myanmar.
“Sebagai petani, saya menabung selama 15 tahun untuk membangun rumah, dan yang tersisa dari rumah saya hanyalah abu. Bukan hanya rumah saya tetapi seluruh desa berubah menjadi abu,” kata seorang warga desa Mwe Tone berusia 29 tahun.
“Sekarang, kami tidak punya apa-apa untuk dimakan dan tempat tinggal bersama.”
Foto-foto menunjukkan pompa air, traktor dan kendaraan hancur oleh kobaran api, dengan hewan ternak juga menjadi korban.
Layanan Radio Free Asia Myanmar juga melaporkan serangan yang sama di wilayah barat laut, dan mengatakan bahwa sebanyak 10.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Tentara Myanmar memiliki reputasi menggunakan pembakaran sebagai salah satu taktiknya dalam operasi kontra-pemberontakan.
Baca juga: AS, Inggris, dan Kanada Keluarkan Sanksi Baru untuk Myanmar, Tepat Satu Tahun Setelah Kudeta
Baca juga: Situasi Memburuk, Perusahaan Migas Besar Australia Cabut dari Myanmar
Pasukan diyakini telah membakar sebanyak 200 desa dalam kampanye brutal tahun 2017 di negara bagian Rakhine barat yang mendorong lebih dari 700.000 penduduk desa Muslim Rohingya untuk mencari keselamatan melintasi perbatasan di Bangladesh.
Tentara telah dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida atas tindakannya terhadap Rohingya, yang juga termasuk pembunuhan dan pemerkosaan terhadap warga sipil.
Dalam kampanye mereka saat ini melawan penentang kekuasaan militer, mereka kembali dituduh meratakan rumah dan melakukan pembantaian warga sipil.
Taktik pemerintah juga telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang besar, dengan lebih dari 300.000 orang di seluruh negeri mengungsi dari rumah mereka, dan konflik sering menghalangi bantuan untuk menjangkau mereka.
(Tribunnews.com/Yurika)