Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Hukuman 2 Tahun Penjara dan atau Denda 1 Juta Yen Bila Bocorkan Keamanan Ekonomi Jepang

Pemerintah melaporkan kepada Partai Demokrat Liberal (LDP) Kamis (10/2/2022Z) mengenai hal paten dan hal rahasia serta terkait keamanan ekonomi negara

Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Hukuman 2 Tahun Penjara dan atau Denda 1 Juta Yen Bila Bocorkan Keamanan Ekonomi Jepang
Foto NHK
Rapat partai liberal demokrat mengenai RUU Keamanan Ekonomi Kamis (10/2/2022). 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah melaporkan kepada Partai Demokrat Liberal (LDP) Kamis (10/2/2022Z) mengenai hal paten dan hal rahasia serta terkait keamanan ekonomi negara Jepang yang tertulis di RUU Keamanan Ekonomi akan diajukan akhir bulan Februari ini ke parlemen.

"Misalnya, untuk mencegah serangan dunia maya, jika perusahaan besar yang bertanggung jawab atas infrastruktur penting seperti tenaga listrik dan telekomunikasi gagal membuat pemberitahuan sehubungan dengan bocornya sesuatu, tidak segera dilaporkan ke pemerintah, akan terkena hukuman. Demikian pula  jika konten aplikasi militer paten dirahasiakam dan  konten bocor, maka dapat dikenakan hukuman penjara  maksimum 2 tahun atau denda maksimum 1 juta yen akan dikenakan," ungkap sumber Tribunnews.com Kamis (10/2/2022).

Pertemuan Partai Demokrat Liberal diadakan untuk membahas keamanan ekonomi, dan pemerintah melaporkan pilar-pilar RUU tersebut, termasuk sebagian non-pengungkapan paten.

Pemerintah berencana membuat keputusan kabinet akhir bulan ini tentang RUU baru untuk memperkuat keamanan ekonomi dan menyerahkannya ke Diet.

Kamis ini (10/2/2022) Partai Demokrat Liberal mengadakan pertemuan, dan pemerintah akan membuat beberapa paten swasta, dan pemerintah akan memeriksa terlebih dahulu sehingga perusahaan besar yang bertanggung jawab untuk infrastruktur inti tidak akan memperkenalkan peralatan yang terkait dengan masalah keamanan.

Pemerintah sedang berkoordinasi untuk memberikan sanksi pada keempat pilar tersebut agar sistem tetap berjalan efektif menjaga keamanan nasional. Tampaknya tidak ada keberatan dari para anggota parlemen yang ada.

Berita Rekomendasi

 Upaya memperkuat keamanan ekonomi,  dimaksudkan pemerintah agar dapat  meminimalkan dampak pada kegiatan ekonomi perusahaan, dan dengan hati-hati mempertimbangkan subjek hukuman untuk tunduk pada Diet.

Beberapa peraturan baru khususnya di bidang keamanan ekonomi nasional Jepang sedang dibahas hati-hari saat ini. Sedangkan kelompok pecinta Jepang juga ikut mendiskusikan hal ini guna melihat dampaknya bagi orang asing pula. Bagi yang mau ikut berpartisipasi ke dalamn kelompok pecinta Jepang dapat mengirimkan email ke: info@tribun.in

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas