Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Kementerian Kehakiman Jepang mengajukan rancangan amandemen Kode Acara Perdata dan Sipil ke Diet (parlemen).

Rancangan amandemen ini diajukan setelah Dewan Hukum--yang merupakan badan penasehat Menteri Kehakiman-- melaporkan garis besar pengenalan TI dalam pembentukan kebijakan prosedur pengadilan sipil.

Pada tanggal 14 Februari 2022 kemarin, Dewan Legislatif memutuskan empat garis besar untuk revisi undang-undang dan melaporkannya kepada Menteri Kehakiman Furukawa.

Garis besar itu juga mencakup penghapusan ketentuan tentang "tindakan disipliner" yang memungkinkan orang tua untuk mendisiplinkan anak-anak mereka untuk tujuan pendidikan dan hak asuh.

Menanggapi hal ini, Kementerian Kehakiman akan mempertimbangkan langkah-langkah untuk revisi undang-undang di masa mendatang.

Baca juga: Warga Jepang di Ukraina yang Sudah Level-4, Diminta Pulang ke Negaranya

Di sisi lain, garis besar revisi KUHAP menyatakan bahwa untuk mempromosikan pengenalan TI untuk prosedur dalam persidangan perdata, akan dimungkinkan untuk mengajukan pengaduan secara online dan penggunaan konferensi web akan diizinkan melalui argumen lisan.

Kementerian Kehakiman telah mengajukan RUU untuk mengubah Kode Acara Perdata ke Diet saat ini untuk menciptakan sistem yang memungkinkan prosedur dilakukan tanpa mengungkapkan informasi identitas pribadi, selain pengenalan prosedur TI (teknologi informasi) dalam pengadilan sipil.

"Suatu kebijakan bertujuan untuk pembentukan hal-hal yang lebih simple dan lebih baik lagi," ungkap sumber Tribunnews.com, Selasa (15/2/2022).

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang.

Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.