'Ini Baru Awal', Australia Ajukan Sanksi Terhadap Rusia Soal Pengakuan Kedaulatan DPR dan LPR
(PM) Australia Scott Morrison mengumumkan pada Rabu ini bahwa ia akan mengajukan serangkaian sanksi negara terhadap Rusia, menyusul pengakuan negara
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Johnson Simanjuntak
TST
Perdana Menteri Australia Scott Morrison
TRIBUNNEWS.COM, CANBERRA - Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison mengumumkan pada Rabu ini bahwa ia akan mengajukan serangkaian sanksi negara terhadap Rusia, menyusul pengakuan negara itu atas kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Lugansk (LPR) dari Ukraina.
Morrison pun menyampaikan rincian sanksinya itu selama pengumuman tersebut.
Ia menggarisbawahi bahwa inisiatif itu akan mencakup larangan perjalanan dan serangan terhadap 8 anggota dewan keamanan Rusia.
Selain itu, akan ada hukuman terhadap entitas yang terkait dengan Rusia, bank Rusia, transportasi, energi, telekomunikasi, minyak, gas dan mineral.
Kendati demikian, Morrison tidak menyebutkan nama individu yang terkena sanksi itu.
Ia justru memilih untuk menyatakan bahwa mereka adalah individu yang sama yang telah dimasukkan dalam daftar hitam oleh Inggris dan Amerika Serikat (AS).
"Warga Australia selalu melawan para pengganggu dan kami akan melawan Rusia, bersama dengan semua mitra kami. Saya akan menerapkan sanksi berikutnya, ini hanya awal dari proses ini," kata Morrison.
Dikutip dari laman Sputnik News, Rabu (23/2/2022), langkah itu dilakukan beberapa jam setelah Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson mengumumkan sanksi terhadap Rusia atas keputusan Kremlin pada Senin lalu untuk mengakui kemerdekaan DPR dan LPR dari Ukraina.
Sanksi yang telah dijatuhkan terhadap Krimea yang memilih untuk bergabung dengan Federasi Rusia dalam referendum 2014 pun akan diperpanjang.
Morrison telah menekankan bahwa deklarasi itu akan 'memastikan ada biaya besar' untuk apa yang ia lihat sebagai 'agresi Rusia'.
Sanksi tersebut, kata dia, akan menargetkan 'pelaku dan penerima manfaat dari kekerasan di wilayah Donbass'.
"Kami akan menambahkan nama ke daftar, dan kami akan meningkatkannya lebih jauh ke bidang kegiatan ekonomi lainnya yang berpotensi," tegas Morrison.
Ia kemudian melanjutkan pernyataannya dengan menyatakan bahwa sekitar 1.400 warga Australia saat ini berada di Ukraina, dan dirinya berharap China akan bergabung dengan Australia dalam mengajukan sanksi terhadap Rusia.
Perlu diketahui, tidak lama setelah pengumuman Rusia pada Senin lalu untuk mengakui kemerdekaan DPR dan LPR, AS secara cepat mengubah narasinya dengan menegaskan bahwa pengakuan Presiden Rusia Vladimir Putin dan misi penjaga perdamaian berikutnya di wilayah Donbass membuktikan kebenaran 'tuduhan invasi yang terus membayangi'.
Operasi penjaga perdamaian di wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina itu diluncurkan setelah serangan yang meningkat secara dramatis yang diduga dilakukan oleh pasukan Ukraina.
Kemudian pada akhirnya, aksi itu mendorong evakuasi puluhan ribu warga sipil dari wilayah tersebut.
AS dan sekutunya telah mengklaim sejak November 2021 bahwa invasi terhadap Ukraina oleh pasukan Rusia 'sudah dekat', namun tidak memberikan bukti.
Para pejabat AS dan NATO hanya menggunakan latihan militer Rusia yang sedang berlangsung di wilayah tersebut untuk menjelaskan apa yang mereka sebut sebagai 'peningkatan pasukan'.
Sementara itu, Rusia telah berulang kali menolak klaim bahwa mereka bermaksud untuk melakukan invasi.
Negara itu justru menyatakan ketegangan saat ini tidak akan begitu tinggi jika NATO mengakui kekhawatiran keamanan Rusia sendiri tentang ekspansi blok militer Barat yang berlanjut ke arah timur.
