TRIBUNNEWS.COM, OTTAWA - Kanada meningkatkan kehadiran militernya di perbatasan Rusia dan memberikan sanksi kepada utang negara itu, anggota parlemen serta perusahaan Rusia.

Pernyataan ini disampaikan Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau pada Selasa kemarin, mengutip apa yang ia katakan sebagai 'invasi' ke Ukraina.

Dikutip dari laman Russia Today, Rabu (23/2/2022), sebanyak 460 anggota Angkatan Bersenjata Kanada akan menuju ke negara Baltik Latvia yang berbatasan dengan Rusia, untuk bergabung dengan 540 tentara Kanada yang telah ditempatkan di sana.

Sebuah fregat Angkatan Laut (AL) Royal Canadian juga tengah menuju ke daerah itu, diiringi oleh satu atau lebih pesawat mata-mata CP-140 Aurora.

Terkait sanksi, pemerintahan Trudeau telah melarang warga Kanada membeli utang negara Rusia dan melakukan transaksi keuangan dengan Republik Rakyat Donetsk (DPR) atau Republik Rakyat Lugansk (LPR), yang dilihat Kanada sebagai bagian dari Ukraina.

Kanada juga telah memasukkan daftar hitam anggota parlemen Rusia yang memilih untuk mengakui dua republik Donbass itu sebagai 'negara merdeka', serta bank, kontraktor militer hingga perusahaan Rusia.

Baca juga: Ini Baru Awal, Australia Ajukan Sanksi Terhadap Rusia Soal Pengakuan Kedaulatan DPR dan LPR

"Kanada dan sekutu kami akan membela demokrasi. Kami mengambil tindakan ini pada hari ini untuk melawan otoritarianisme. Rakyat Ukraina, seperti semua orang, harus bebas menentukan masa depan mereka sendiri," tegas Trudeau.

Saat ini ia memerintah di bawah Undang-Undang (UU) Darurat yang diajukan pada minggu lalu untuk kali pertama dalam sejarah Kanada.

UU Darurat ini diberlakukan demi menindak aksi protes para pengemudi truk terhadap mandat virus corona (Covid-19) yang diterapkannya.

Sanksi Kanada dan pengerahan pasukan itu mengikuti jejak Amerika Serikat (AS) yang telah lebih dahulu mengumumkan sanksinya pada Selasa kemarin.

Presiden AS Joe Biden telah memerintahkan sekitar 800 tentara AS yang saat ini berada di Italia untuk mengubah posisinya bergeser ke negara-negara Baltik, sambil mengirimkan 8 jet F-35 dari Jerman ke Eropa Timur dan 32 helikopter serang Apache ke Polandia dari pangkalan mereka di Jerman dan Yunani.

Pada Senin lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengakui kedaulatan DPR dan LPR.

Dua wilayah yang telah memisahkan diri dari Ukraina itu kini ia anggap sebagai 'negara merdeka'.

Putin menggunakan alasan penolakan Ukraina dalam menerapkan ketentuan perjanjian Minsk dan menuduh negara itu lebih memilih kekerasan dibandingkan bernegosiasi tentang otonomi.