TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Duta Besar Indonesia untuk Ukraina periode 2017-2021, Yuddy Chrisnandi menceritakan bahwa sebenarnya hubungan diplomatik Indonesia dengan Rusia dan Ukraina berawal dari hubungan Indonesia dengan Uni Soviet.

Diketahui sebelumnya, Ukraina, Rusia dan Belarusia tergabung dengan Uni Soviet.

Yuddy menceritakan, Indonesia awalnya tidak mengenal Ukraina maupun Rusia, dan hanya sebatas mengetahui ibu kota Union of Soviet Socialist Republics (USSR) itu adalah di Moskow.

“Negara merdeka Ukraina dan Rusia itu baru setelah tahun 1990, setelah glasnost dan perestroika yang didengungkan Presiden Gorbachev yang mengubah struktur Uni Soviet. Lalu para pemimpin negara Ukraina, Rusia dan Belarusia membubarkan Uni Soviet 1990, maka kemudian Rusia dan Ukraina jadi negara yang merdeka,” ujarnya, Kamis (25/2/2022) di INTERNATIONAL TALK 2022, Universitas Nasional.

Hubungan Indonesia dan Uni Soviet terbentuk sejak zaman Presiden Soekarno.

Saat itu Presiden Soekarno sangat dekat dengan pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev sekitar tahun 1961.

Pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev mengundang Soekarno datang ke Moskow. 

Namun Presiden Soekarno memberikan syarat untuk menemukan makam perawi hadits terkenal Imam Bukhari di wilayah Samarkand yang menjadi wilayah Soviet.

“Awalnya, Presiden Soekarno itu sangat dekat dengan Pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev. Bahkan Presiden Soekarno mengatakan akan mengunjungi wilayah Uni Soviet kalo Nikita bisa menemukan makam Bukhari di wilayah Samarkand.”

Baca juga: Agresi Militer Rusia Tewaskan 137 Warga Ukraina, Presiden Zelensky Serukan Wajib Militer

Ukraina dan Rusia merdeka pada tahun 1991, setelah adanya kebijakan glasnost dan perestroika Gorbachev yang mengubah struktur Uni Soviet.

Barulah Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Ukraina dan Rusia pada tahun 1992.

“Indonesia memiliki jarak hubungan yang sama, hubungan Indonesia dan Ukraina itu terbungkus pada hubungan Indonesia dengan negara Uni Soviet awalnya,” ujarnya.

Secara diplomatis sebetulnya Indonesia lebih memiliki intensitas komunikasi diplomatik dengan Ukraina, dibandingkan dengan Rusia pasca negara-negara tersebut membubarkan diri dengan Uni Soviet.

Hal ini tercatat dengan kunjungan Presiden kedua Ukraina pada 1996 yang saat itu diterima oleh Presiden Soeharto dan kunjungan Presiden Ukraina Petro Poroshenko ke Jakarta yang diterima Presiden Jokowi pada Agustus tahun 2016.

Yuddy mengatakan, sebetulnya kerja sama ekonomi Indonesia dengan Ukraina dan Rusia memiliki nilai perdagangan yang sama, jika dilihat dari perbandingan penduduk dan luas wilayah.

Nilai perdagangan Indonesia dengan Ukraina yang penduduknya sekira 43,5 juta sebesar 1,3 miliar USD, sedangkan nilai perdagangan Indonesia dan Rusia yang penduduknya sekira 142 juta mencapai 2,7 miliar USD.

Yuddy mengatakan jika menilik dari aspek-aspek tersebut Indonesia tidak memiliki beban apapun terhadap kedua negara.

“Jadi sebenarnya seimbang, kita tidak memiliki beban apapun terhadap kedua negara ini. Kita juga memiliki jarak yang sama, baik dengan Ukraina maupun dengan Rusia.”  

Sehingga posisi Indonesia dalam memegang prinsip pada nilai universal menurutnya hal yang paling bijak untuk merespon ketegangan yang terjadi antara Ukraina dan Rusia.

Karena konstitusi sudah mengamanatkan agar Indonesia menjaga perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia.

“Politik luar negeri Indonesia adalah politik yang bebas dan aktif yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan perdamaian, sebagaimana pilar-pilar hubungan antar negara.”

“Kita menghormati integritas nasional sebuah wilayah. Kita menolak tindakan agresi dan intervensi pada suatu negara. Apalagi mengganggu kedaulatan suatu negara. Jadi keberpihakan kita pada nilai universal,” ujarnya.