Negara G7 Termasuk Jepang Kembali Mengutuk Rusia atas Pengeboman Fasilitas Nuklir Ukraina
Para menlu G7 sepakat bahwa jika Rusia tidak menghentikan serangan itu, G7 akan terus menjatuhkan sanksi yang lebih ketat kepada Rusia.
Editor: Dewi Agustina
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi bersama para menteri luar negeri G7 sepakat mengutuk kembali serangan Rusia terhadap fasilitas nuklir Ukraina.
Menteri Yoshimasa Hayashi menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri G7, Jumat (4/3/2022) malam mengambil kesempatan untuk berkumpul di Brussel bagi para menteri luar negeri anggota G7 untuk menghadiri pertemuan NATO.
Dalam pertemuan itu, G7 sekali lagi mengutuk keras invasi Rusia yang tidak adil ke Ukraina.
G7 juga meminta segera menghentikan serangan Rusia ke Ukraina, yang menyebabkan kerusakan pada masyarakat umum, dan segera menarik pasukannya dari Ukraina.
Selain itu, para menlu G7 sepakat bahwa jika Rusia tidak menghentikan serangan itu, G7 akan terus menjatuhkan sanksi yang lebih ketat kepada Rusia.
"Kami juga mengutuk serangan Rusia terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina yang terjadi hari ini dan setuju untuk meminta Rusia menghentikan serangan terhadap fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir dan sekitarnya sebagai G7," tegas Menlu Hayashi.
Menteri Hayashi juga menyatakan bahwa Jepang, yang telah mengalami kecelakaan nuklir Fukushima Daiichi, tidak akan pernah menerima serangan seperti itu dan akan menyalahkannya dengan kata-kata yang paling keras.
"Selanjutnya, sebagai G7, kami menegaskan kembali solidaritas kami dengan rakyat Ukraina dan menegaskan kembali dukungan dan komitmen kami terhadap kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Ukraina," kata Yoshimasa Hayashi.
Para pimpinan dan menlu G7 juga sepakat untuk memperkuat bantuan kemanusiaan ke Ukraina.
Baca juga: Dituduh Pengkhianat, Wali Kota Kreminna Ukraina Pendukung Rusia Diculik dari Rumahnya
Selain itu Jepang bermaksud untuk terus bekerja sama dengan masyarakat internasional, termasuk G7.
Jepang sendiri dalam sejarah pertama kali mengirimkan rompi anti peluru, helm dan sebagainya ke Ukraina dalam kaitan kemanusiaan dan dimungkinkan sesuai UU yang disahkan tahun 2015 saat pemerintahan PM Shinzo Abe.
Larangan ekspor hanya terkait mesiu, bom, persenjataan militer dan semacamnya.
Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang.
Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.