TRIBUNNEWS.COM - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerang para pemimpin NATO dalam pidato berapi-api atas penolakan mereka untuk menerapkan zona larangan terbang di seluruh negeri.

Zelensky mengatakan, keengganan Barat untuk campur tangan telah memberi Rusia "lampu hijau" untuk terus membombardir kota-kota dan desa-desa.

Menurutnya, reservasi Barat menunjukkan bahwa tidak semua orang menganggap perjuangan untuk kebebasan sebagai tujuan nomor satu Eropa.

"Semua orang yang akan mati mulai hari ini juga akan mati karenamu. Karena kelemahanmu, karena perpecahanmu," kata Zelensky yang marah, seperti diberitakan BBC, Sabtu (5/3/2022).

Baca juga: Bukan Hanya Rubel yang Melemah, Transaksi Crypto di Rusia Ikut Anjlok Imbas Konflik dengan Ukraina

Baca juga: UPDATE Perang Rusia Vs Ukraina: Rusia Izinkan Warga Melarikan Diri, Presiden Ukraina Bantah Kabur

NATO Tolak Menerapkan Zona Larangan Terbang

Sekretaris jenderal NATO, Jens Stoltenberg, mengumumkan keputusan NATO menolak seruan Ukraina untuk zona larangan terbang setelah pertemuan mendesak dari aliansi 30 anggota di Brussels.

Dia mengatakan, membantu Ukraina melindungi langitnya dari rudal dan pesawat tempur Rusia akan membutuhkan pasukan NATO untuk menembak jatuh pesawat Rusia.

Menurutnya, hal ini sebuah langkah yang dapat mengakibatkan perang penuh di Eropa yang melibatkan lebih banyak negara.

“Kami bukan bagian dari konflik ini,” katanya, Sabtu, dilansir Al Jazeera.

“Kami memiliki tanggung jawab sebagai sekutu NATO untuk mencegah perang ini meningkat di luar Ukraina karena itu akan lebih berbahaya, lebih menghancurkan dan akan menyebabkan lebih banyak penderitaan manusia," jelasnya.

Baca juga: Khawatir Alami Lonjakan Harga Berlebih, AS Mulai Pertimbangkan Sanksi Impor Minyak Rusia

Baca juga: Rusia dan Ukraina Sepakat Evakuasi Warga Mariupol dan Volnovakha saat Gencatan Senjata

Tentang NATO dan Zona Larangan Terbang

Dikutip dari CNN, Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO adalah sekelompok 30 negara Amerika Utara dan Eropa.

Menurut NATO, tujuan mereka adalah untuk menjamin kebebasan dan keamanan para anggotanya melalui cara-cara politik dan militer.

Aliansi ini dibentuk pada tahun 1949 sebagai tanggapan atas dimulainya Perang Dingin.