TRIBUNNEWS.COM - Yoon Seok-yeol adalah seorang pengacara, politisi, dan mantan jaksa penuntut umum yang menjabat sebagai Jaksa Agung Korea Selatan antara 2019 dan 2021 di bawah kepemimpinan Presiden Moon Jae-in.

Dilansir Hankyoreh, sebagai calon presiden dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Yoon Seok-youl telah berubah dari jaksa agung untuk pemerintahan Moon Jae-in menjadi kandidat untuk partai oposisi utama.

Yoon mendapat reputasi sebagai jaksa yang "menentang pemerintahan" selama kepresidenan Park Geun-hye.

Kini ia juga melawan pemerintahan yang sama yang membuatnya menjadi jaksa agung.

Yoon mengubah dirinya menjadi politisi yang sekarang akan melawan Partai Demokrat, Partai dari Moon Jae-in, dan akan menjatuhkan partai itu dari kekuasaan.

Tumbuh kaya sebagai putra dari dua profesor, Yoon diterima sebagai mahasiswa hukum di Universitas Nasional Seoul.

Ia lulus ujian pengacara pada tahun 1991 setelah sembilan kali mencoba.

Baca juga: Jelang Pilpres Korea Selatan, Pemimpin Partai yang Berkuasa Diserang saat Kampanye, Dilarikan ke RS

Baca juga: PROFIL Lee Jae Myung, Kandidat Presiden Korea Selatan 2022, Dulu Pernah Hidup Miskin dan Kesusahan

Yoon memulai kariernya sebagai jaksa pada tahun 1994 di Kantor Kejaksaan Distrik Daegu.

Setelah delapan tahun, Yoon mengajukan pengunduran dirinya dan bekerja di sebuah firma hukum besar.

Tetapi satu tahun kemudian, ia kembali bekerja sebagai jaksa.

Alasannya, aroma mi kacang hitam di lift Kejaksaan Agung (SPO) membangkitkan nostalgianya saat begadang melakukan penyidikan.

Dia kemudian ditugaskan ke posisi kunci sebagai direktur divisi pertama departemen investigasi pusat Kejaksaan Agung dan kepala departemen investigasi khusus pertama Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul.

Pada bulan April 2013 — tahun pertama kepresidenan Park Geun-hye — ia ditunjuk oleh Jaksa Agung saat itu, Chae Dong-wook sebagai pemimpin tim investigasi khusus yang menyelidiki keterlibatan Badan Intelijen Nasional (NIS) dalam skandal manipulasi opini publik NIS tahun 2012.

Yoon menuntut mantan kepala NIS, Won Sei-hoon karena melanggar Undang-Undang Pemilihan Pejabat Publik.