TRIBUNNEWS.COM - Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan dukungan untuk merekrut pejuang sukarelawan asing yang ingin bergabung dengan pasukannya di Ukraina.

Hal itu ia sampaikan pada 11 Maret 2022, dikutip dari Al Jazeera.

Beriringan dengan itu, Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengatakan 16 ribu tentara siap membantu Rusia dalam pertempuran.

Sementara Putin tidak menyebutkan Timur Tengah, namun pengamat mengatakan Rusia sedang merekrut pejuang keras dari Suriah.

Sebagai informasi, Moskow dan Damaskus memiliki hubungan dekat dan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan sangat berutang budi kepada mitranya dari Rusia.

Rusia pernah ikut campur dalam perang saudara di Suriah pada 2014 dan membantu kelangsungan hidup negara itu.

Sementara, informasi tentang perkembangan militer, baik dari sumber Rusia atau Ukraina, tidak dapat diandalkan karena perang informasi meningkat, begitupun ancaman tentara bayaran.

Baca juga: Inggris Umumkan 65 Sanksi Baru Rusia, Targetkan Oligarki, Pembekuan Aset, dan Larangan Perjalanan

Rusia Bekerja Sama dengan Grup Wagner dan Tentara Chechnya

Wyn Rees, seorang Profesor keamanan internasional di Universitas Nottingham menyampaikan hasil pengamatannya pada Al Jazeera.

“Putin mengejar pendekatan dua arah. Di satu sisi, dia melakukan negosiasi, sementara di sisi lain, dia meningkatkan tekanan militer."

"Dilaporkan secara luas bahwa pasukan khusus Rusia dan mantan individu militer telah dimasukkan ke Ukraina untuk mengganggu pertahanan dan menargetkan para pemimpin di Ukraina,” katanya.

Selain mempekerjakan tentara reguler Rusia di Ukraina, pejabat intelijen di Kyiv mengatakan Moskow menggunakan anggota Grup Wagner (perusahaan keamanan swasta yang terkenal) dan pejuang dari Chechnya, yang setia kepada Rusia.

“Wagner sebagian besar adalah mantan militer yang sekarang beroperasi sebagai operator spesialis yang dibayar. Orang-orang seperti itu memiliki keuntungan penyangkalan bagi pemerintah Rusia,” kata Rees.

Penyangkalan itu sangat penting, karena kelompok-kelompok seperti Wagner melanggar hukum Rusia, menurut Jenny Mathers, dosen senior politik internasional di Universitas Aberystwyth.