Kremlin Balas Komentar Gedung Putih: Presiden Rusia Dipilih oleh Rakyat Rusia, Bukan Biden
Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov menegaskan bahwa bukan wewenang Presiden AS Joe Biden untuk memutuskan siapa yang harus berkuasa di Rusia.
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Anita K Wardhani
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, MOSKWA - Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov menegaskan bahwa bukan wewenang Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk memutuskan siapa yang harus berkuasa di Rusia.
"Itu bukan wewenang Biden untuk memutuskan. Presiden Rusia dipilih oleh rakyat Rusia," kata Peskov pada Sabtu kemarin, saat diminta untuk menanggapi kata-kata Biden di Warsawa, Polandia.
Dikutip dari laman TASS, Minggu (27/3/2022), sebelumnya pada hari itu, Biden yang berkunjung ke Polandia mengatakan dalam pidatonya bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin 'tidak dapat terus berkuasa'.
Baca juga: Terus Lumpuhkan Perekonomian Rusia, AS Kini Mulai Bekukan Cadangan Emas Negara Putin
Baca juga: Dituduh Pengkhianat, Wali Kota Kreminna Ukraina Pendukung Rusia Diculik dari Rumahnya
Namun belakangan, Gedung Putih mengklarifikasi bahwa dalam pidato Biden tentang Ukraina, ia tidak menyerukan perubahan rezim di Rusia.
"Maksud Presiden (Biden) adalah bahwa Putin tidak dapat diizinkan untuk menjalankan kekuasaan atas tetangganya atau wilayah tetangganya itu. Ia tidak membahas kekuatan Putin di Rusia, atau perubahan rezim," kata seorang pejabat Gedung Putih.
Perlu diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi nasional negara itu pada 24 Februari lalu bahwa sebagai tanggapan atas permintaan para Kepala Republik Donbass, ia telah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus.
Operasi ini dilakukan untuk melindungi orang-orang 'yang telah mengalami pelecehan dan genosida oleh rezim Ukraina selama 8 tahun'.
Kendati demikian, pemimpin Rusia itu menekankan bahwa negaranya tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina.
Ia juga menekankan operasi tersebut ditujukan untuk 'denazifikasi dan demiliterisasi Ukraina'.
Sementara itu, negara Barat telah memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap Rusia karena melakukan invasi ke Ukraina.