Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) dari 20 negara mendesak Taliban membuka akses pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan Afghanistan.

Para Menlu tersebut yakni Menlu Albania, Andorra, Australia, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Kanada, Estonia, Jerman, Islandia, Indonesia, Kosovo, Liechtenstein, Libya, Malawi, Mongolia, Selandia Baru, Norwegia, Swedia, Tonga, dan Inggris.

Mereka mendesak Taliban untuk memenuhi komitmen mereka kepada rakyat Afghanistan dan untuk mematuhi konvensi internasional yang telah dipatuhi Afghanistan.

"Sebagai perempuan dan sebagai menteri luar negeri, kami sangat kecewa dan prihatin bahwa anak perempuan di Afghanistan ditolak aksesnya ke sekolah menengah musim semi ini," tulis pernyataan pada Senin (28/3/2022).

Mereka menyerukan kepada Taliban untuk membalikkan keputusan dan untuk memberikan akses yang sama ke semua tingkat pendidikan, di semua provinsi Afghanistan.

Baca juga: Penutupan Akses Sekolah Menengah Perempuan Afghanistan Picu Keprihatinan RI

Para Menteri mengeluhkan keputusan Taliban untuk menangguhkan kelas menengah sampai pemberitahuan lebih lanjut sangat mengganggu.

Para Menlu juga berulang kali mendengar komitmen Afghanistan untuk membuka semua sekolah untuk semua anak, termasuk anak perempuan.

"Kesulitan praktis dalam menerapkan kebijakan pendidikan non-diskriminatif harus diatasi"” ujar para Menlu.

Setiap musim semi, pembukaan kembali sekolah di Afghanistan datang dengan harapan dan harapan besar dari jutaan siswa: untuk bertemu teman sekelas dan teman lagi, untuk melanjutkan pembelajaran dan pelatihan, dan untuk mengambil langkah maju dalam hidup.

Namun Taliban mengumumkan sekolah menengah perempuan akan ditutup, beberapa jam setelah dibuka kembali untuk pertama kalinya dalam hampir tujuh bulan.

Perubahan kebijakan Taliban yang tiba-tiba ini membuat siswa perempuan di atas kelas enam tidak akan bisa bersekolah.

Sebuah pemberitahuan Kementerian Pendidikan mengatakan pada Rabu (23/3/2022) bahwa sekolah untuk anak perempuan akan ditutup sampai rencana disusun sesuai dengan hukum Islam dan budaya Afghanistan, mengutip pemberitaan Kantor Berita Pemerintah setempat.

Para Menlu menegaskan kepada Taliban, akses ke pendidikan adalah hak asasi manusia yang menjadi hak setiap wanita dan setiap anak perempuan.