TRIBUNNEWS.COM - Pentagon berencana memesan dan mengirim 10 model terbaru drone Switchblade ke Ukraina yang dipersenjatai dengan hulu ledak penghancur tank, menurut dua sumber yang mengetahui hal ini.

Sebelumnya, AS telah mengumumkan pengiriman drone serupa namun dengan versi yang lebih rendah dari ini.

Dilaporkan Bloomberg pada Selasa (5/4/2022), Switchblade 600 termasuk dalam bantuan militer senilai $300 juta untuk Ukraina yang diumumkan Pentagon pada Jumat lalu. 

Drone yang akan dikirim merupakan pesanan baru, alih-alih mengambil dari stok yang telah ada, jelas sumber.

Baca juga: BERITA FOTO: Presiden Ukraina Blusukan Pakai Rompi Antipeluru dan Dikawal Ketat Pasukan Bersenjata

Baca juga: Detik-detik Sukhoi-35 Rusia Rontok Tersengat Rudal Ukraina, Jet Tempur Ini Nyaris Dibeli Indonesia

Pada 16 Maret lalu, Gedung Putih mengatakan akan memasok 100 drone sebagai bagian dari paket bantuan senjata dan perlengkapan militer senilai $800 juta.

Namun versi yang dimaksud saat itu adalah Switchblade 300 seberat 2,5 kg yang dirancang untuk menyerang personel serta kendaraan ringan.

Versi ini dapat terbang sekitar 10 km dan berkeliaran di atas target selama 15 menit, menurut informasi dari pabrikan AeroVironment Inc.

Sementara itu, model terbaru yang diproduksi pabrik di Simi Valley California, memiliki berat sekitar 50 pon.

Switchblade 600 dapat terbang lebih dari 39 km dalam 40 menit.

Drone ini menyerang dengan kecepatan (185 km/jam), membawa hulu ledak anti-armor Javelin yang dirancang untuk menetralisir kendaraan lapis baja.

Operator drone menggunakan sistem kontrol tembakan layar sentuh berbasis tablet, dengan opsi untuk mengemudikan rudal yang berkeliaran secara manual.

Switchblade 600 dikembangkan untuk program pengembangan Army Single Multi-Mission Attack Missile.

Dilengkapi hulu ledak anti-tank dan jangkauan yang lebih jauh, Switchblade lebih murah daripada rudal anti-tank seperti Javelin.

Versi awal dari drone pengebom selam telah berada di gudang pasukan komando AS sejak dikirim secara diam-diam ke Afghanistan pada 2010 untuk digunakan melawan Taliban.

Pejabat militer menggambarkannya sebagai senapan terbang.

Menurut laporan ABC News, kedua versi Switchblade ini menggunakan sensor onboard dan GPS untuk memandu mereka ke target. 

Keduanya juga memiliki fitur 'wave-off', sehingga operator manusia dapat membatalkan serangan jika warga sipil muncul di dekat target atau jika musuh mundur.

"Ini dirancang untuk Komando Operasi Khusus AS dan merupakan jenis sistem senjata yang dapat memiliki dampak langsung di medan perang," kata Mick Mulroy, mantan wakil asisten Menteri Pertahanan dan Analis Keamanan dan Pertahanan Nasional ABC News.

Invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke 41 pada Selasa (5/4/2022).

Berikut sejumlah peristiwa penting yang terjadi, lapor Guardian:

- Presiden AS Joe Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin "penjahat perang", menyusul dugaan pembantaian warga sipil di Bucha, Ukraina.

- Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen mengatakan, Uni Eropa siap mengirim tim investigasi ke Ukraina untuk mendokumentasikan dugaan kejahatan perang Rusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

- Presiden Ukraina Zelensky mengunjungi Bucha, sekitar 45 km barat laut Kyiv, dengan pelindung tubuh bersama personel militer pada Senin (4/4/2022).

- Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, mengatakan bukti pembunuhan warga sipil di Bucha hanyalah "puncak gunung es".

Baca juga: FAKTA Dugaan Pembantaian Warga di Bucha, Ada 300 Mayat Ditemukan hingga Biden Minta Putin Diadili

Baca juga: Perburuan Komandan Rusia yang Bertanggung Jawab atas Serangan Bucha, Nama Seorang Kolonel Diumumkan

- Mayat lima warga sipil termasuk wali kota, ditemukan dengan tangan terikat di desa Motyzhyn, 45km barat Kyiv menurut laporan otoritas Ukraina.

- Palang Merah mengatakan tim yang dikirim untuk membantu mengevakuasi warga sipil dari Mariupol ditahan oleh polisi di wilayah yang dikuasai Rusia.

- Rusia mendukung wali kota baru Mariupol yang memproklamirkan diri dan bekerja sama dengan pasukan Rusia.

- AS akan meminta penghapusan Rusia dari dewan hak asasi manusia PBB.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)