Pemimpin HTS Janji Basmi Aksi PKK/YPG, Turki Siap Pasok Listrik ke Suriah

TRIBUNNEWS.COM - Ahmed al-Sharaa kepala gerakan Hayat Tahrir al-Sham (hts) yang kini berstatus pemimpin pemerintahan baru Suriah, pada Minggu (29/12/2024) berjanji kalau pemerintahannya akan mencegah kelompok berentitas Kurdi, Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan Unit Perlindungan Rakyat (YPG) dikenal sebagai kelompok Kurdi Suriah.

Kelompok PKK/YPG dinilai menggunakan Suriah sebagai basis operasi dan dianggap sebagai kelompok teror, khususnya oleh Turki yang menilai gerakan tersebut juga sebagai kelompok separatis.

Baca juga: Poros Perlawanan Digebuk Israel, Iran: Suriah Bukan Kejutan, Milisi Bakal Ada di Seluruh Kawasan

Berbicara kepada saluran televisi Saudi Al-Arabiya/Al-Hadath , al-Sharaa memaparkan visinya untuk masa depan Suriah, menekankan ada rencana untuk reformasi konstitusi dan pemilihan umum.

Menekankan kalau suku Kurdi adalah bagian integral dari Suriah, al-Sharaa mengatakan pemerintahannya tidak akan membiarkan negara itu menjadi basis bagi PKK/YPG dan menegaskan kembali kalau Suriah harus tetap bersatu.

Menyikapi negosiasi yang sedang berlangsung dengan PKK/YPG , yang juga beroperasi dengan nama Pasukan Demokratik Suriah (SDF), al-Sharaa mengatakan pemerintah baru bertujuan untuk menyelesaikan krisis di Suriah timur laut dan akhirnya mengintegrasikan kelompok tersebut ke dalam pasukan nasional.

PKK , yang dicap sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS, dan Uni Eropa, bertanggung jawab atas lebih dari 40.000 kematian, termasuk kematian wanita, anak-anak, bayi, dan lansia.

Baca juga: AS Ancam Sanksi Turki Jika Nekat Invasi Suriah, Komandan SDF: Pejuang Kurdi Non-Suriah akan Hengkang

Adapun SDF dipimpin oleh YPG, cabang PKK di Suriah.

Sebagai latar belakangan, warga Kurdi banyak yang hidup di teritori Turki. Kurdi juga tersebar di Iran dan Irak.

Namun, mereka tak punya negara sendiri.

CNN melansir, sikap permusuhan Turki ke Kurdi, lebih tepatnya, kelompok pemberontakan Partai Buruh Kurdistan (PKK) muncul sejak lama.

PKK ingin membentuk negara Kurdi dan menentang tekanan budaya serta hak politik yang dilakukan Ankara. Namun, Turki mencegahnya.

Di sisi lain, kaum Kurdi di Turki menerima perlakuan tak simpati dari negara tersebut.

Pemerintah ingin menghapus identitas Kurdi dan menyebut bangsa sebagai "Turki Pegunungan".