Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, Majelis PBB telah mengadopsi dua resolusi yang mengecam Rusia dengan masing-masing 141 dan 140 suara mendukung. 

Rusia membantah menyerang warga sipil di Ukraina.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan pada Selasa (5/4), selama Bucha berada di bawah kendali Rusia, "tidak ada satu pun warga sipil yang menderita akibat kekerasan apa pun".

Majelis Umum sebelumnya menangguhkan sebuah negara dari Dewan HAM. Pada Maret 2011, dengan suara bulat, PBB menangguhkan Libya karena kekerasan terhadap pengunjuk rasa oleh pasukan yang setia kepada pemimpin saat itu Muammar Gaddafi.

Penyelidikan Ukraina

Otoritas hukum Ukraina tengah menyelidiki 4.820 kasus dugaan kejahatan perang yang dilakukan pasukan Rusia selama invasi.

Penyelidikan ini dilakukan, menyusul laporan pembantaian warga sipil di Kota Bucha, dekat Ibu kota Kyiv, yang disebut dilakukan militer Rusia, The Guardian melaporkan.

Berdasarkan angka yang dirilis kantor kejaksaan Ukraina, Kamis (7/4/2022) total 4.820 potensi kejahatan perang terdaftar dalam penyelidikan.

Angka itu diperkirakan akan bertambah hingga ratusan setiap harinya.

Diperkirakan, 167 anak-anak tewas akibat invasi Rusia, jelas badan ini.

Jaksa Agung Ukraina, Iryna Venediktova menggambarkan kondisi sejumlah kota di sekitar Kyiv yang dibebaskan pasukan Rusia sebagai "wilayah yang disiksa dari neraka".

Ia bersumpah akan "menghukum orang-orang yang tidak manusiawi" pada konferensi pers di Bucha, Selasa lalu.

"Rusia akan bertanggung jawab atas Bucha di Den Haag (Pengadilan Kriminal Internasional)," tambahnya dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan.

"Jaksa dan penyidik ​​sudah memeriksa daerah (wilayah Kyiv) dan mendokumentasikan kejahatan, sehingga setiap pelaku kekejaman ini dibawa ke pengadilan baik di pengadilan nasional maupun internasional," katanya.